Mahasiswa dan Pemuda Demo di Pemkot Lubuklinggau: Tuntut Penghentian Angkutan Batu Bara dan Perbaikan Jalan

Reporter: Riski |

Editor: Padri |

Kamis , 22 Aug 2024 - 19:06

Mahasiswa dan Pemuda Demo di Pemkot Lubuklinggau: Tuntut Penghentian Angkutan Batu Bara dan Perbaikan Jalan-(Poto: ist/ist)-

RAKYATEMPATLAWANG.BACAKORAN.CO – Truk batu bara yang melintas telah merusak jalan, bahkan membuat jembatan nyaris ambruk.

Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan aliansi pemuda mengadakan demonstrasi di kantor Pemkot Lubuklinggau, menuntut penghentian angkutan batu bara.

Koordinator Aksi Agung Prayogo menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi jalan di Lubuklinggau yang mengalami kerusakan. Akibat angkutan batu bara, selain kerusakan jalan, juga ada korban jiwa; seorang pelajar terjatuh saat melintas di jalan yang rusak.

“Kami sudah memasang 100 spanduk sebagai bentuk protes, namun tidak ada tanggapan dari Pemkot, bahkan spanduk-spanduk tersebut hilang,” ungkapnya kepada wartawan pada Kamis (22/8/2024).

Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan sweeping bersama anggota TNI dan Polri untuk menghentikan truk batu bara yang melanggar aturan. Namun, belum ada respons dari Pemkot Lubuklinggau, sehingga mereka datang langsung ke Pemkot dengan sejumlah tuntutan.

Agung menyebutkan beberapa tuntutan yang disampaikan, yaitu:

1. Menuntut PJ Wali Kota mencabut SK Wali Kota terkait angkutan yang boleh melintas di Kota Lubuklinggau.

2. Menuntut PJ Wali Kota menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan terhadap truk batu bara.

3. Memperbaiki jalan yang rusak.

4. Meminta PJ Wali Kota memanggil stakeholder terkait agar perusahaan memberikan CSR kepada Pemkot Lubuklinggau.

mahasiswa dan pemuda demo di pemkot lubuklinggau: tuntut penghentian angkutan batu bara dan perbaikan jalan                            rakyatempatlawang.bacakoran.co – truk batu bara yang melintas telah merusak jalan, bahkan membuat jembatan nyaris ambruk.
mahasiswa himpunan mahasiswa islam (hmi) dan aliansi pemuda mengadakan demonstrasi di kantor pemkot lubuklinggau, menuntut penghentian angkutan batu bara.
baca juga:polisi imbau demonstrasi besar di dpr ri berlangsung damai, 3.200 personel dikerahkan
baca juga:demo mahasiswa dan buruh kepung gedung dpr dan mk hari ini
koordinator aksi agung prayogo menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi jalan di lubuklinggau yang mengalami kerusakan. akibat angkutan batu bara, selain kerusakan jalan, juga ada korban jiwa; seorang pelajar terjatuh saat melintas di jalan yang rusak.
“kami sudah memasang 100 spanduk sebagai bentuk protes, namun tidak ada tanggapan dari pemkot, bahkan spanduk-spanduk tersebut hilang,” ungkapnya kepada wartawan pada kamis (22/8/2024).
menurutnya, pihaknya juga telah melakukan sweeping bersama anggota tni dan polri untuk menghentikan truk batu bara yang melanggar aturan. namun, belum ada respons dari pemkot lubuklinggau, sehingga mereka datang langsung ke pemkot dengan sejumlah tuntutan.
baca juga:megawati prihatin atas mundurnya airlangga hartarto sebagai ketum golkar, pdip soroti implikasi demokrasi
baca juga:demokrat keluarkan b.1.kwk 6 pasangan cakada
agung menyebutkan beberapa tuntutan yang disampaikan, yaitu:
1. menuntut pj wali kota mencabut sk wali kota terkait angkutan yang boleh melintas di kota lubuklinggau.
2. menuntut pj wali kota menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan terhadap truk batu bara.
3. memperbaiki jalan yang rusak.
4. meminta pj wali kota memanggil stakeholder terkait agar perusahaan memberikan csr kepada pemkot lubuklinggau.
jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar dengan melibatkan seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat.
baca juga:warga barcelona demo melawan overtourism dengan tembakan pistol air
baca juga:demokrat, dukungan pasangan hdcu di pilkada sumsel
sementara itu, asisten 1 bidang pemerintahan pemkot lubuklinggau, erwin armeidi, menyampaikan bahwa masalah angkutan di kota lubuklinggau sudah diatur dengan peraturan, di mana hak pribadi dilindungi dan hak orang banyak didahulukan.
“perlu dikoreksi bahwa sk wali kota yang dimaksud adalah sk tahun 2022, bukan perda. sk tersebut mengatur tentang angkutan barang dan jasa, termasuk batu bara, yang boleh melintas mulai pukul 22.00 wib hingga 05.00 wib,” ujarnya.
erwin mengungkapkan bahwa kondisi jalan lingkar selatan dan lingkar utara adalah milik kota, dan meskipun jalan tersebut baru, sebagian sudah mengalami kerusakan akibat angkutan batu bara.
“kemarin, kami telah mengadakan rapat lintas sektoral mengenai sk wali kota dan akan merubahnya. namun, kami tidak bisa melarang angkutan melintas sepenuhnya,” bebernya.
baca juga:kantor pln s2jb kembali didemo gkor sumsel
baca juga:58 ribu kader demokrat all out menangkan berlian
kedepannya, angkutan batu bara diupayakan lewat jalan nasional, dan dishub diminta untuk menyelidiki pemilik perusahaan angkutan batu bara agar mereka mematuhi aturan jalan negara di lubuklinggau. dishub juga akan menyusun peraturan daerah dengan sanksi bagi pelanggar, sementara sk tidak bisa diubah.
bakal gelar demo di dprd soal ruu pilkada
himpunan mahasiswa islam (hmi) lubuklinggau menyoroti dinamika politik setelah baleg dpr ri tidak mengakomodir putusan mk nomor 60/puu-xxii/2024 tentang syarat ambang batas pencalonan kepala daerah.
dalam revisi uu pilkada, dpr menyepakati ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil pileg atau 20 persen kursi dprd.
agung prayogo, anggota hmi lubuklinggau, menegaskan bahwa mereka telah mendapatkan instruksi dari pb hmi untuk melakukan aksi di dprd masing-masing.
baca juga:99 persen partai demokrat mengusung pasangan berlian
baca juga:tindakan teror di tengah demonstrasi, aktivis anti-islam diserang dengan brutal
“kami akan turun langsung melakukan aksi di depan dprd lubuklinggau,” ungkapnya kepada wartawan pada kamis (22/8/2024).
sebelum aksi di lubuklinggau, mereka akan mengkaji lebih lanjut bersama rekan-rekan mahasiswa lain yang tergabung dalam aliansi cipayung. “poin tuntutannya belum final karena akan disepakati bersama, namun tujuannya agar dpr tidak bertindak semena-mena,” ujarnya.
menurutnya, mekanisme pencalonan harus melibatkan legislatif, namun perubahan yang merusak nilai demokrasi harus dihindari. “jangan sampai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak kemerdekaan ini rusak,” ungkapnya.