Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Masih Zonk

Reporter: Riski |

Editor: Riski |

Rabu , 30 Oct 2024 - 20:12

SOROT: Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi sorotan saat debat Pilgub Sumsel, baru-baru ini. Foto: dok/ist--

REL, Banyuasin – Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang selama bertahun-tahun diimpikan sebagai pelabuhan internasional di Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menjadi sorotan.

Dalam debat pertama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel pada 28 Oktober 2024, para kandidat saling lempar klaim dan tanggung jawab atas gagalnya proyek yang sebelumnya dijanjikan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Mantan Gubernur Sumsel periode 2018-2023, Herman Deru, yang saat ini mencalonkan diri kembali, menjadi sorotan atas progres pembangunan yang tak kunjung terealisasi meski berbagai kali menggelar acara ground breaking.

Pada 2023, proyek ini bahkan dicabut statusnya sebagai PSN oleh pemerintah pusat.

Dalam debat, Herman Deru menyoroti peran Eddy Santana Putra, anggota Komisi V DPR RI, yang menurutnya tak melakukan upaya konkret untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Menurut Deru, posisi Eddy sebagai anggota DPR dengan mitra kerja Kementerian Perhubungan seharusnya bisa mempercepat pembangunan.

"Kenapa bapak di Komisi V tidak mendorong Menhub agar ada action konkret? Kami dari Pemprov siap memfasilitasi data yang dibutuhkan, jadi peran bapak di DPR tentu sangat penting untuk kemajuan proyek ini," ujar Deru dengan nada tegas.

Di sisi lain, Deru mengklaim bahwa kendala utama dalam pembangunan Tanjung Carat adalah proses pembebasan lahan yang menjadi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurutnya, surat pelepasan lahan dari KLHK diperlukan agar proyek bisa berjalan.

Selain itu, Deru menegaskan bahwa Pemda tak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pelabuhan bertaraf internasional tersebut.

pembangunan pelabuhan tanjung carat masih zonk                            rel, banyuasin – pembangunan pelabuhan tanjung carat yang selama bertahun-tahun diimpikan sebagai pelabuhan internasional di sumatera selatan (sumsel) kembali menjadi sorotan. 
dalam debat pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumsel pada 28 oktober 2024, para kandidat saling lempar klaim dan tanggung jawab atas gagalnya proyek yang sebelumnya dijanjikan menjadi salah satu proyek strategis nasional (psn).
mantan gubernur sumsel periode 2018-2023, herman deru, yang saat ini mencalonkan diri kembali, menjadi sorotan atas progres pembangunan yang tak kunjung terealisasi meski berbagai kali menggelar acara ground breaking. 
pada 2023, proyek ini bahkan dicabut statusnya sebagai psn oleh pemerintah pusat.
baca juga:dukungan pemekaran provinsi sumsel barat menguat, prana putra sohe, kita harus bersiap!
baca juga:pasangan yulius & budiarto salurkan bantuan di unit senabing, warga sambut antusias
dalam debat, herman deru menyoroti peran eddy santana putra, anggota komisi v dpr ri, yang menurutnya tak melakukan upaya konkret untuk mempercepat pembangunan pelabuhan tanjung carat. 
menurut deru, posisi eddy sebagai anggota dpr dengan mitra kerja kementerian perhubungan seharusnya bisa mempercepat pembangunan.
"kenapa bapak di komisi v tidak mendorong menhub agar ada action konkret? kami dari pemprov siap memfasilitasi data yang dibutuhkan, jadi peran bapak di dpr tentu sangat penting untuk kemajuan proyek ini," ujar deru dengan nada tegas.
di sisi lain, deru mengklaim bahwa kendala utama dalam pembangunan tanjung carat adalah proses pembebasan lahan yang menjadi wewenang kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk). 
menurutnya, surat pelepasan lahan dari klhk diperlukan agar proyek bisa berjalan. 
baca juga:polda sumsel gelar donor darah serentak, hut humas polri ke-73 sumbangkan 1.287 kantong darah!
baca juga:sumsel terancam kehilangan 3,3 juta penduduk! 7 kabupaten/kota siap 
selain itu, deru menegaskan bahwa pemda tak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pelabuhan bertaraf internasional tersebut.
menanggapi kritik tersebut, eddy santana putra menyatakan bahwa dirinya telah berjuang di dpr agar alokasi apbn tahun anggaran 2022 dapat turun untuk proyek ini. 
"ratusan miliar sudah dianggarkan untuk tanjung carat, termasuk akses jalan dari simpang sungsang. namun, tiba-tiba dana tersebut hilang dan pembangunan terhenti," ungkap eddy.
ia menyebutkan bahwa anggaran itu gagal digunakan karena pemprov sumsel menyatakan tidak membutuhkan apbn, dengan alasan ada investor yang bersedia membiayai pembangunan. 
baca juga:diduga sakit, tukang becak terjatuh dan meninggal di tempat mangkal
baca juga:momentum pemuda wujudkan indonesia emas
eddy mengaku kecewa dan merasa upayanya di dpr diabaikan. 
bahkan, menurutnya, pembangunan pelabuhan akhirnya dialihkan ke kalimantan barat yang dianggap memiliki potensi ekonomi di bawah sumsel.
eddy tak dapat menyembunyikan kekecewaannya ketika menyebut bahwa rencana pembangunan pelabuhan tanjung carat tak terealisasi.
ia mempertanyakan mengapa pemprov memilih untuk tidak menggunakan apbn, padahal menurutnya pelabuhan di sumsel sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
"saya heran kenapa kita kalah dengan kalbar yang sudah memiliki pelabuhan besar, padahal potensinya masih di bawah sumsel. perlu ada klarifikasi dari menhub terkait jawaban gubernur bahwa pembiayaan tidak perlu masuk apbn, karena katanya sudah ada perusahaan daerah pt sms yang bisa membangun dengan investor. namun, kenyataannya hasilnya nol, zonk," kata eddy, penuh keprihatinan.
debat pertama pilgub sumsel ini memperlihatkan bahwa pembangunan pelabuhan tanjung carat masih menjadi isu sensitif dan menyisakan banyak pertanyaan. 
proyek ini tidak hanya penting bagi infrastruktur, tetapi juga bagi kemajuan ekonomi sumsel secara keseluruhan. 
para kandidat gubernur kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mewujudkan mimpi tanjung carat yang sempat membentur jalan buntu.
baca juga:sektor pertanian pilar utama
baca juga:hafalan al-qur'an ‘jalur tol’ masuk sekolah negeri
masyarakat sumsel menunggu langkah konkret dari pemimpin terpilih untuk membawa pelabuhan ini kembali ke jalur yang benar, memastikan sumatera selatan dapat memiliki pelabuhan bertaraf internasional yang dapat menggerakkan ekonomi lokal. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Rel 31 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan