Diskusi Bersama Pj Bupati Empat Lawang

REL, Jakarta - Sejumlah aktivis asal Kabupaten Empat Lawang yang berada di Jakarta mengadakan diskusi dengan Penjabat (Pj) Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri, pada Jumat (26/1/2024). Diskusi tersebut berlangsung di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, dan membahas berbagai persoalan yang terjadi di Empat Lawang.

Dalam diskusi tersebut, PJ Bupati Empat Lawang didampingi oleh tokoh pendiri Kabupaten Empat Lawang yang juga merupakan Staf Khusus Bupati Empat Lawang Prof. Dr. K.H. Abdullah Maki dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Empat Lawang Iwan Mike Wijaya.

Martoni, selaku Koordinator Aktivis Empat Lawang-Jakarta, menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat Empat Lawang kepada pemerintah daerah.

"Diskusi ini membahas terkait persoalan yang ada di Empat Lawang. Kami mahasiswa sebagai sosial kontrol dan penyambung lidah rakyat akan menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat kepada pemerintahan melalui diskusi ini," ucapnya.

BACA JUGA:Pj Bupati Minta Perbaikan Pelayanan Publik

BACA JUGA:KPK Tetapkan Tiga Tersangka Skandal Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam mencairkan gaji Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau honorer di Empat Lawang. Menurut Fairuz, salah satu perwakilan aktivis, gaji TKS sudah menunggak selama berbulan-bulan, padahal anggarannya sudah tersedia.

"Pak, berbulan-bulan gaji TKS belum dicairkan, padahal anggaran untuk TKS ini kan sudah ada, tentu ini menjadi pertanyaan kami, kenapa gaji TKS bisa nunggak sampai berbulan-bulan, kemana dana anggaran tersebut, di media tersebar Bapak akan menyelesaikan masalah ini, dengan cara apa Bapak akan menyelesaikannya?" tanya Fairuz.

Fauzan Khoiri menjelaskan kronologi mengenai telatnya pembayaran gaji TKS di Empat Lawang. Dia mengatakan bahwa pada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2023, biaya TKS hanya dianggarkan untuk 314 orang selama enam bulan, yaitu periode Januari-Juni 2023. Sedangkan untuk periode Juli-Desember 2023, biaya TKS dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2023.

"Dari awal karena kondisi keuangan dan kebutuhan organisasi kita menganggarkan untuk enam bulan saja, namun telah kami perjuangkan dan mengambil kebijakan untuk juga membayar enam bulan berikutnya. Dapat dilihat di Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan dan Peraturan Bupati (Perbup) Penjabaran APBD Perubahan sudah dianggarkan untuk pembayaran gaji TKS atau honorer secara keseluruhan 12 bulan," jelasnya.

Dia menambahkan, keterlambatan terjadi karena dana yang diharapkan dari transfer ke rekening kas daerah belum terealisasi hingga 29 Desember 2023. Fauzan bersama Kepala BPKAD Empat Lawang memastikan pembayaran gaji TKS paling lambat pada akhir Januari 2024.

Kepala BPKAD Empat Lawang, Iwan Mike Wijaya, menambahkan bahwa BPKAD sedang mempersiapkan legal formal agar proses pencairan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pembayaran gaji TKS yang tertunda dijanjikan akan dilakukan penuh setelah selesai revisi perbup tentang penjabaran APBD 2024.

Kelompok aktivis yang menamakan diri Aktivis Empat Lawang Jakarta menuturkan akan terus mengawal pemerintahan Kabupaten Empat Lawang, terutama terkait penyelesaian gaji TKS. Tonico Angga, tokoh pemuda asal Kabupaten Empat Lawang, menegaskan akan mengawal pemerintahan di Kabupaten Empat Lawang.

"Iya, akan terus kita kawal sampai para TKS dipenuhi hak-haknya. Dan kita akan terus menjadi oposisi terhadap pemerintahan, mengawal kepemimpinan Bapak Fauzan Khoirie. Akan kami dukung jika ada kebijakan yang mementingkan rakyat, dan akan kami lawan jika kebijakan itu merugikan rakyat dan menguntungkan pejabat," tegas Tonico. (*)