SKB Pencegahan Korupsi Resmi Diteken

REL, Palembang – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, turut hadir dan menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penetapan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026 via daring di Sumsel Command Center pada Rabu (12/2/2025).

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara optimal. 

Menurutnya, langkah ini tidak hanya untuk mengurangi tindak pidana korupsi, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara.

"Terdapat beberapa indikator yang menjadi perhatian, antara lain perizinan, tata kelola, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi. Semua ini akan berdampak pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK)," ungkap Setyo.

BACA JUGA:JSC Bakal Jadi Pusat Pelatnas dan Event FIFA?

Penandatanganan SKB ini dilakukan antara KPK dengan 10 kementerian/lembaga, di mana pemerintah daerah diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Setyo Budiyanto berharap upaya pencegahan korupsi dapat terus dikonsolidasikan dan dikoordinasikan dengan baik.

Evaluasi terhadap aksi pencegahan yang telah dilakukan pada tahun 2023-2024 menjadi langkah awal dalam program ini.

"Kalau sudah berhasil, kita jaga. Jika kurang berhasil, maka kita evaluasi dan modifikasi agar lebih efektif," tegasnya.

BACA JUGA:Bahas Venue Hingga Persiapan Atlet Muba

Setyo menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tentang sanksi hukum, tetapi juga edukasi yang masif.

Menurutnya, jika edukasi berjalan dengan baik, maka IPK Indonesia dapat meningkat, sekaligus mencegah korupsi sejak dini.

"Pertemuan ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan SKB, tetapi akan ada evaluasi rutin. Tujuannya agar muncul inovasi dan terobosan baru sambil melihat efektivitas program sebelumnya," pungkasnya.

Acara yang digelar oleh KPK RI ini dihadiri oleh para kepala lembaga, kementerian, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. (*)