Fatoni Tekankan Pentingnya Kapasitas Pejabat Pengelola Keuangan

REL, Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membuka Executive Course Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Managemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tema "Sinergi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik" di Hotel Aston Palembang, Senin (22/4/2024).

Fatoni menyambut baik Sumsel khususnya Palembang menjadi tuan rumah pertama pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, pejabat pengelola keuangan harus memiliki kualifikasi yang mumpuni dan persetujuan dari pemerintah pusat sebelum ditunjuk.

"Uang negara tidak boleh dikelola sembarangan. Pejabat pengelola keuangan harus memiliki latar belakang terkait keuangan, atau minimal memiliki banyak pengalaman yang dibuktikan dengan sertifikat atau diklat pelatihan," tegasnya.

Lebih lanjut, Fatoni mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah menyelenggarakan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, termasuk tenaga teknis terkait.

BACA JUGA:Sandi Fahlepi Resmi Dilantik sebagai Penjabat Bupati Musi Banyuasin

BACA JUGA:Wakapolres Pimpin Upacara PTDH Terhadap 1 Personel

"Kita patut bersyukur hari ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Ikutilah dengan sebaik-baiknya dan jika memungkinkan, kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan," pintanya.

Fatoni berharap setiap peserta memanfaatkan kegiatan ini sebagai forum diskusi dan sarana bertukar informasi untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain dan menemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi.

"Itulah pentingnya kolaborasi. Selain itu, perlu didukung dengan peningkatan kapasitas yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara mandiri maupun melalui pelatihan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung tindak lanjut program keuangan yang telah dilaksanakan, serta sebagai forum diskusi terkait pengalaman dan tantangan dalam pembangunan yang dihadapi.

"Kita perlu meningkatkan potensi-potensi di Indonesia, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Andin juga menyampaikan bahwa terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi, seperti kondisi ekonomi global, tantangan kebijakan, tata kelola efektivitas APBD, dan pengendalian korupsi. 

"Semua tantangan ini dapat kita bahas melalui kegiatan ini," pungkasnya. (*)