Dimensi Baru Kasus Korupsi LNG: Kesaksian Jusuf Kalla dan Proses Persetujuan Presiden Jokowi

REL, JAKARTA - 16 Mei 2024 — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) baru-baru ini memberikan kesaksian dalam kasus dugaan korupsi proyek LNG yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Dalam keterangannya, JK mengungkapkan sejumlah kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek tersebut.

Kesaksian JK mengindikasikan bahwa Jokowi banyak menandatangani persetujuan yang berkaitan dengan proyek LNG ini.

Kasus korupsi LNG ini bermula dari investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek LNG yang dikelola oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Proyek yang seharusnya mendukung kemandirian energi nasional ini justru menjadi ajang praktik korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

BACA JUGA:Proyeksi Peningkatan Kebutuhan LNG di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Energi Bersih dan Berkelanjutan

Dalam persidangan yang berlangsung kemarin, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Jokowi sebagai Presiden banyak menandatangani persetujuan yang diperlukan dalam proyek LNG tersebut.

“Saya melihat bahwa banyak sekali persetujuan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi terkait proyek LNG ini. Tentu, sebagai kepala negara, beliau memiliki wewenang untuk itu,” ujar Kalla.

JK juga menekankan bahwa persetujuan yang diberikan Jokowi didasarkan pada rekomendasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. “Presiden tentu menandatangani persetujuan atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh menteri dan lembaga teknis.

Tidak mungkin beliau mengambil keputusan sepihak tanpa pertimbangan dari para ahli dan pejabat terkait,” tambahnya.

BACA JUGA:Dimensi Baru Kasus Korupsi LNG: Kesaksian Jusuf Kalla dan Proses Persetujuan Presiden Jokowi

BACA JUGA:Apriyani Rahayu dan Siti Fadia: Siap Menaklukkan Olimpiade Paris 2024

Pernyataan JK menambah dimensi baru dalam penyelidikan kasus ini, di mana keterlibatan pejabat tinggi dan persetujuan pada tingkat presiden kini menjadi sorotan.

Pengacara beberapa terdakwa bahkan menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Jokowi menunjukkan adanya sistem yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan proyek LNG tersebut.

“Ini bukan hanya soal siapa yang menandatangani, tetapi bagaimana proses pengambilan keputusan itu dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam memberikan rekomendasi,” kata salah satu pengacara terdakwa.