Sekda Sampaikan Jawaban Terkait Pandangan Umum Fraksi
SIDANG: Pose bersama usai sidang paripurna dengan agenda jawaban pemprov terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel. Foto: dok/ist--
REL, Palembang - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir SA Supriono menyampaikan tanggapan Gubernur Sumsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel.
Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna LXXXIV di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (6/6/2024).
Dalam penyampaiannya, Supriono mengapresiasi masukan, saran, kritik, dan partisipasi dari sembilan fraksi DPRD, yakni Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, Hanura, Perindro, dan PPP.
“Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh semua fraksi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah. Opini WTP ini diraih ke sepuluh kalinya secara berturut-turut, menjadi semangat untuk mempertahankan prestasi ini di tahun mendatang,” sampainya.
Dukungan pada Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik
Supriono menjelaskan sejumlah poin penting yang menjadi fokus Pemprov Sumsel.
Di antaranya adalah dukungan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan layanan BPJS Kesehatan.
“Pemprov Sumsel berkomitmen meningkatkan pelayanan sosial di panti sosial melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM,” tambahnya.
Komitmen pada Lingkungan dan Infrastruktur
Selain itu, Supriono menekankan pentingnya dokumen kajian keberlanjutan lingkungan hidup untuk mencegah bencana alam, serta kolaborasi strategis dengan berbagai instansi untuk menanggulangi banjir.
Upaya perbaikan infrastruktur jalan juga terus dilakukan, bersama dengan optimalisasi belanja anggaran daerah dan peningkatan nilai aset serta pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan Ekonomi dan Inovasi
Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemprov Sumsel terus melakukan pembenahan melalui pelayanan pajak retribusi dan inovasi kebijakan yang mendukung ekonomi lokal.
“Ada beberapa kebijakan sektor unggulan yang diintegrasikan untuk meningkatkan potensi ekonomi makro di Sumsel,” ungkapnya.