Kontroversi Logo "Ulama Nambang" Memicu Tanggapan Beragam dari Berbagai Kalangan

Reporter: Pauzan |

Editor: Pauzan |

Rabu , 19 Jun 2024 - 10:49

Istimewa --

Rel, JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menanggapi kontroversi terkait modifikasi logo Nahdlatul Ulama (NU) menjadi "Ulama Nambang" (UN) yang ramai diperbincangkan.

Iman menegaskan bahwa lambang NU, yang telah eksis sejak tahun 1927, tidak memiliki kaitan langsung dengan kebijakan atau tindakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah kepemimpinan Gus Yahya pada tahun 2024.

"Lambang NU yang dicetuskan 1927 tidak ada hubungannya dengan sikap PBNU periode Gus Yahya 2024," ujar Iman dalam pernyataannya di aplikasi X @zanatul91 pada 18 Juni 2024.

Menurut Iman, lambang NU memiliki kedudukan yang sama dengan lambang organisasi besar lainnya seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), atau bahkan lambang Negara Indonesia.

Ia menegaskan pentingnya menghormati lambang organisasi, lembaga, atau negara, terlepas dari pendapat individu terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinannya.

"Tidak harus diolok-olok hanya karena pimpinannya mengambil kebijakan yang tidak diterima masyarakat atau karena ekspresi kritis," tandasnya.

Kontroversi ini bermula dari rencana PBNU untuk menerima izin usaha tambang dari pemerintah, yang memicu reaksi beragam dari netizen. Banyak pihak menyuarakan kritik keras dengan menghadirkan logo modifikasi yang mengubah identitas visual NU menjadi "Ulama Nambang".

Dalam logo yang dimodifikasi, bola dunia pada logo asli NU digantikan dengan gambar ekskavator, tulisan Nahdlatul Ulama diganti dengan gambar rupiah dan dolar, serta inisial NU dibalik menjadi UN.

Perubahan ini mencerminkan kekhawatiran sejumlah warga tentang potensi dampak negatif dari keterlibatan organisasi keagamaan dalam bisnis pertambangan.

Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh NU dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan umat terhadap organisasi tersebut.

Kritik dan kontroversi yang muncul menunjukkan harapan masyarakat agar PBNU tetap fokus pada misi keagamaannya dan tidak terlibat dalam bisnis yang dapat mengaburkan peran spiritualnya.

kontroversi logo "ulama nambang" memicu tanggapan beragam dari berbagai kalangan                            rel, jakarta - kepala bidang advokasi perhimpunan pendidikan dan guru (p2g), iman zanatul haeri, menanggapi kontroversi terkait modifikasi logo nahdlatul ulama (nu) menjadi "ulama nambang" (un) yang ramai diperbincangkan.
iman menegaskan bahwa lambang nu, yang telah eksis sejak tahun 1927, tidak memiliki kaitan langsung dengan kebijakan atau tindakan pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) di bawah kepemimpinan gus yahya pada tahun 2024. 
"lambang nu yang dicetuskan 1927 tidak ada hubungannya dengan sikap pbnu periode gus yahya 2024," ujar iman dalam pernyataannya di aplikasi x @zanatul91 pada 18 juni 2024.
baca juga:pt kilang pertamina internasional ru iv cilacap salurkan 106 hewan kurban pada idul adha 1445 h
menurut iman, lambang nu memiliki kedudukan yang sama dengan lambang organisasi besar lainnya seperti muhammadiyah, majelis ulama indonesia (mui), atau bahkan lambang negara indonesia.
ia menegaskan pentingnya menghormati lambang organisasi, lembaga, atau negara, terlepas dari pendapat individu terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinannya.
"tidak harus diolok-olok hanya karena pimpinannya mengambil kebijakan yang tidak diterima masyarakat atau karena ekspresi kritis," tandasnya.
baca juga:melihat 9 tabir misteri bangka belitung yang menyeremkan, ini ulasanya!
kontroversi ini bermula dari rencana pbnu untuk menerima izin usaha tambang dari pemerintah, yang memicu reaksi beragam dari netizen. banyak pihak menyuarakan kritik keras dengan menghadirkan logo modifikasi yang mengubah identitas visual nu menjadi "ulama nambang". 
dalam logo yang dimodifikasi, bola dunia pada logo asli nu digantikan dengan gambar ekskavator, tulisan nahdlatul ulama diganti dengan gambar rupiah dan dolar, serta inisial nu dibalik menjadi un.
perubahan ini mencerminkan kekhawatiran sejumlah warga tentang potensi dampak negatif dari keterlibatan organisasi keagamaan dalam bisnis pertambangan.
baca juga:disbudpar kudus imbau pengelola wisata prioritaskan keselamatan wisatawan selama libur sekolah 2024
banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh nu dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan umat terhadap organisasi tersebut.
kritik dan kontroversi yang muncul menunjukkan harapan masyarakat agar pbnu tetap fokus pada misi keagamaannya dan tidak terlibat dalam bisnis yang dapat mengaburkan peran spiritualnya.
masyarakat menantikan respons dan tindakan lebih lanjut dari pbnu terkait isu ini, berharap agar keputusan yang diambil selaras dengan prinsip dan nilai-nilai yang telah menjadi landasan organisasi tersebut sejak berdirinya.(*)