Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan berakhirnya pemerintahan Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang memberikan ruang lebih bebas bagi pembentukan partai politik.
Dalam konteks inilah para aktivis Gerakan Tarbiyah memutuskan untuk membentuk sebuah partai politik yang dapat menyalurkan aspirasi politik umat Islam.
Pada 20 Juli 1998, Partai Keadilan (PK) resmi didirikan dengan Hidayat Nur Wahid sebagai ketua umum pertama.
PK dibentuk dengan misi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai Islam.
Partai ini juga menekankan pentingnya pembinaan kader yang berintegritas dan berkomitmen terhadap ajaran Islam.
BACA JUGA:PDI-P Resmi Usung Jeje Wiradinata sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jawa Barat 2024
BACA JUGA:PDIP Beri Penjelasan Terkait Kabar Anies Baswedan Diminta Maju Pilgub Jawa Barat
Meski PK baru berdiri, partai ini segera menarik perhatian publik, terutama di kalangan umat Islam urban yang tertarik dengan konsep politik yang bersih dan berbasis nilai-nilai keislaman.
Transformasi Menjadi PKS
Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan (PK) berhasil meraih sekitar 1,4% suara nasional, yang berarti partai ini tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2% yang ditetapkan untuk bisa masuk ke DPR.
Meski demikian, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bagi PK untuk memperluas basis dukungan.
Kemudian, untuk menghadapi Pemilu 2004 dan meningkatkan daya tarik partai, PK memutuskan untuk melakukan rebranding dengan mengganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 2002.
BACA JUGA:PDIP Usung Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja di Pilgub Jabar 2024
BACA JUGA:Pilkada 2024 Menjadi Fokus Utama, Prabowo Subianto Belum Tentukan Nama Menteri
Perubahan ini juga diikuti dengan strategi yang lebih inklusif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat, tidak hanya terbatas pada kalangan aktivis dakwah.
PKS berhasil memperluas jangkauan politiknya dengan menampilkan diri sebagai partai yang bersih, transparan, dan berkomitmen pada reformasi politik.