REL, Palembang - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Sumatera Selatan melakukan aksi protes di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada Senin (2/9/2024).
Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tarif batas bawah dan atas untuk layanan ojek online.
Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel, Asrul Indrawan, dalam orasinya menegaskan bahwa para mitra ojol saat ini dipaksa menerima orderan dengan tarif yang tidak masuk akal, ditambah lagi dengan adanya promo-promo dari pihak aplikator yang semakin memperburuk kondisi mereka.
"Kami meminta adanya Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang menetapkan batas tarif minimum dan maksimum, serta meminta pemerintah untuk menjadi penengah dalam pembicaraan dengan pihak aplikator. Bayangkan saja, tarif untuk jarak 4 kilometer hanya dibayar Rp 5 ribu," ujar Asrul.
BACA JUGA:Pedagang Pasar 16 Ilir Tetap Tolak Relokasi
BACA JUGA:Pj Bupati Imbau ASN Jaga Netralitas
Selain persoalan tarif yang tidak adil, Asrul juga mengungkapkan bahwa kesejahteraan para driver ojol terancam akibat potongan komisi yang besar dan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan.
"Bayangkan saja, tarif untuk mengantarkan konsumen hanya beberapa ribu. Apa yang bisa kami dapatkan sebagai driver? Itu belum termasuk potongan biaya administrasi dari aplikator, biaya bensin, dan tenaga yang dikeluarkan. Belum lagi harus memenuhi kebutuhan keluarga di rumah,” jelasnya.
Ansori, salah satu driver ojol yang ikut dalam aksi tersebut, turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi saat ini. Ia menyebutkan bahwa pendapatan mereka saat ini jauh menurun dibandingkan saat pertama kali bergabung sebagai mitra ojol.
"Sekarang itu syukur-syukur dapat Rp150 ribu satu hari, itupun harus keluar dari pagi sampai malam, itu aja belum uang bensin dan makan," ucap Ansori.
Ia juga menceritakan bahwa dulu, dalam sehari, ia bisa mendapatkan uang paling sedikit Rp500 ribu dan bisa pulang lebih awal.
Namun, dengan kondisi saat ini, hal itu hanya menjadi kenangan.
"Selain itu, promo-promo dari aplikator semakin menyulitkan kami. Ingin menolak takut kena suspend, tapi kalau ditolak, nanti tidak diberikan orderan lagi oleh mereka. Jadi kami serba salah," kata Ansori.
Aksi protes ini menjadi suara keras para driver ojol yang berharap agar pemerintah Sumsel segera mengambil langkah konkret untuk melindungi mereka dari kebijakan tarif yang merugikan, sekaligus memastikan kesejahteraan para mitra ojol di masa depan. (*)