Biarkan saja, karena jika mereka tidak siap menghadapi ujian, mereka akan lebih tertekan saat terjun ke dunia kerja,” tambahnya.
Kritik terhadap Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka
JK juga mengkritisi konsep Merdeka Belajar yang diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Menurutnya, konsep ini belum tepat untuk diterapkan di Indonesia, terutama karena karakteristik dan jumlah siswa yang sangat berbeda dengan negara-negara maju. “Bagaimana bisa memerdekakan 70.000 siswa? Jangan tiru satu sekolah dan tiba-tiba ingin menerapkan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
BACA JUGA:M Hasan Pakaja Jabat Kajari Pagar Alam
BACA JUGA:Kejari Tetapkan Satu Tersangka Baru
Ia juga menyoroti perbedaan besar antara sistem pendidikan di negara-negara maju seperti Finlandia dan Amerika Serikat dengan Indonesia.
Menurut JK, di negara-negara tersebut, pendidikan didukung oleh fasilitas yang lengkap, mulai dari laboratorium hingga alat olahraga, yang sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan ekonomi yang signifikan.
Belajar dari Sukses India dan Cina
JK menyarankan agar Indonesia belajar dari negara-negara yang memiliki kemiripan kondisi dengan Indonesia, seperti India dan Cina. “India dan Cina punya populasi besar dan pendidikannya hebat.
Lihat saja, banyak tokoh penting dunia dari India, seperti COO perusahaan besar di Amerika atau bahkan Perdana Menteri Inggris yang berasal dari India. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di sana berhasil,” ujar JK.
Ia menekankan bahwa pendidikan yang baik tidak hanya membutuhkan kurikulum yang tepat, tetapi juga dukungan dari sektor ekonomi. "Pendidikan dan ekonomi saling berkaitan.
BACA JUGA:Aksi Heroik Jon Bon Jovi Selamatkan Wanita di Tepi Jembatan Nashville
BACA JUGA:10 Pesilat Jadi Tersangka Pengeroyokan Remaja di Malang hingga T*was
Kita bisa lihat, lulusan SMK di Indonesia banyak yang bekerja sebagai caddy di lapangan golf, padahal mereka seharusnya dididik untuk mampu berkontribusi lebih besar bagi perekonomian,” ungkap JK.
Tantangan Pendidikan di Indonesia
UN telah dihapus pada tahun 2021, digantikan dengan Asesmen Nasional (AN) yang tidak bertujuan menguji siswa seperti UN.