Sengketa Lahan Asrama Haji
REL, Palembang – Permasalahan lahan Asrama Haji Palembang yang telah lama menjadi polemik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan dan institusi TNI Angkatan Udara (AU) kini semakin mendekati titik terang.
Dalam sebuah pertemuan penting, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Tim Kemenko Polhukam, dan Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Rizaldy Efranza melakukan peninjauan langsung di area Asrama Haji serta membahas penyelesaian yang komprehensif.
Peninjauan dan Rapat Koordinasi Tim Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Sugeng Purnomo, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan upaya mencari solusi terbaik untuk permasalahan lahan tersebut.
Peninjauan dilakukan terhadap beberapa bangunan fasilitas di Asrama Haji, yang menjadi salah satu titik krusial dalam penyelesaian sengketa lahan antara Pemprov Sumsel dan TNI AU.
BACA JUGA:Tidak Ada Penyertaan Modal BUMD
BACA JUGA:Pj Bupati Monitoring Rumah Sakit Pratama
Sugeng mengungkapkan, setelah melakukan peninjauan aset, rapat koordinasi dilanjutkan dengan pembahasan terkait pembangunan kios untuk mendukung pelayanan jemaah haji.
Pembangunan tersebut didanai oleh APBD Pemprov Sumsel tahun 2024 dan terletak di area sekitar komplek Asrama Haji Palembang.
"Kita sudah meninjau itu. Kemarin ada beberapa poin yang kita sepakati, dan hari ini juga akan kita sepakati bersama," ujarnya.
Komitmen Pemprov Sumsel dan TNI AU Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemprov Sumsel juga menegaskan komitmennya untuk menyiapkan anggaran renovasi rumah dinas perhubungan pada tahun anggaran 2025, yang nantinya akan dihibahkan kepada Kementerian Pertahanan, cq. TNI AU.
Pj Gubernur Elen Setiadi optimistis bahwa persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan dituangkan dalam bentuk keputusan bersama atau nota kesepahaman (MoU).
"Kami tetap berkomitmen menyelesaikan ini semua. Apa yang bisa diselesaikan segera, akan kita selesaikan," ujar Elen.
Sementara itu, Kolonel Pnb Rizaldy Efranza menegaskan bahwa TNI AU tidak pernah melarang renovasi masjid ataupun pembangunan kios di Asrama Haji.
Namun, ia menekankan pentingnya menjalankan prosedur yang sesuai.