Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Alfajri Zabidi mengatakan, Pemprov Sumsel telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak di Sumsel dengan menyalurkan dana pelaksanaan. Provinsi Sumsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada.
Hanya saja, masih ada tiga wilayah yang bermasalah karena kekurangan dana seperti Ogan Ilir, OKU Selatan dan Empat Lawang. "Namun, hal itu sudah diatasi melalui skema pos sharing antara KPU Provinsi ke Kabupaten/kota. Ada dana yang 'nganggur' atau tidak terpakai di KPU Provinsi yang bisa disalurkan ke KPU daerah," ucapnya.
Lalu terkait keamanan, pihaknya telah melakukan kerja sama lintas lembaga intelijen dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama Pilkada. Lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Sat Intelkam, Korem, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) di 17 kabupaten/kota terus melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan.
"Meskipun setiap satuan kerja memiliki pandangan berbeda mengenai kerawanan dan metode mitigasi, sinergi ini penting untuk meminimalisir potensi konflik," terangnya.
Koordinasi, kerja sama lintas lembaga, dan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan diharapkan dapat membuat Pilkada Serentak 2024 di Sumsel dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan harapan masyarakat. (*)