REL,BACAKORAN.CO - Setelah transisi kepemimpinan di Indonesia, Nadiem Makarim yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden Jokowi menjadi sorotan publik. Kritikan terhadap kinerjanya mencuat seiring dengan pelaksanaan "Kurikulum Merdeka" yang dianggap gagal.
BACA JUGA:Tak Lagi Jadi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Resmi Menjadi Kepala Otorita IKN
BACA JUGA:Penampakan Motor Balap Ducati Milik Adik Bos Tambang Ilegal Batu Bara di Muara Enim
Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura mengunggah foto Nadiem di akun media sosialnya, disertai tulisan dalam bahasa Inggris yang menyatakan, "Terima kasih telah merusak pendidikan kami." Dalam unggahan tersebut, Sulfikar menyebut Nadiem sebagai "kegagalan terbesar Mulyono," merujuk pada nama kecil Jokowi, yang juga dipakai untuk menyoroti kekecewaannya terhadap sistem pendidikan saat ini.
Komentar netizen pun beragam, dengan banyak yang menilai kriteria tersebut tidak berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa akun menyebut bahwa anak-anak di tingkat SD masih belum bisa membaca dengan baik, dan kualitas pengetahuan siswa saat ini jauh di bawah standar sebelumnya.
BACA JUGA:Pria di Bangka Tengah Tew** Usai Kemaluannya Disiram Air Mendidih oleh Istrinya
BACA JUGA:Diterpa Fitnah Jelang Pilkada Lahat 2024, Yulius Maulana Tetap Tegar, Tuduhan Ijazah Palsu Hoaks
Sejumlah guru juga ikut menyuarakan kekecewaannya terhadap "Kurikulum Merdeka." Mereka mengaku awalnya optimis, namun seiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan yang tidak mendukung pendidikan, terutama bagi guru, mengakibatkan menurunnya kualitas belajar siswa.
Nadiem Makarim kini tidak lagi menjabat sebagai menteri setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden. Kementerian yang dipimpinnya sebelumnya kini terpecah menjadi dua, dengan Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Satrio Sumantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
BACA JUGA:Harapan Masyarakat Sumsel ke Prabowo-Gibran
Dengan demikian, masyarakat berharap pemerintah baru dapat membawa perubahan positif dalam sektor pendidikan, dan membuka kebijakan-kebijakan yang telah ada.(*)