REL, Lahat - Untuk mewujudkan Pilkada yang aman, tertib, damai, sejuk dan bermartabat, tidak semata-mata tugas kepolisian, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak serta seluruh elemen masyarakat.
Untuk itu Pj Bupati Lahat Imam Pasli SSTP MSI membentuk upaya- upaya tersebut tidak lain dan tidak bukan agar pesta demokrasi yang akan dijalani bisa menghasilkan pemilihan yang demokratis, baik dari proses maupun hasilnya, dan juga berjalan dengan kondusif, aman, serta lancar.
"Pertama, bagi ASN dan kepala desa tetap jaga netralitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kami optimis dengan balutan integritas tersebut dapat menjadi langkah nyata kita dalam menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat jadi yang dikatakan netral tadi adalah di ke kiri tidak kanan berdiri di tengah-tengah mengayomi masyarakat," ujarnya
BACA JUGA:Razia Balap Liar, Ciptakan Harkamtibmas Kondusif
BACA JUGA:Polres Pagar Alam Komitmen Ciptakan Pilkada Aman
Sambung Imam, kemudian yang kedua menghimbau bagi anggota TNI Polri untuk dapat mengenali mencari menemukan dan menetralisir segala potensi kerawanan pemilu dengan tetap menggandeng penyelenggara Pemilu.
"Ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak mendukung kelancaran pemilu serentak tahun 2024. Jadi salah satu potensi kerawanan tadi adalah penggunaan politik uang kemudian juga isu-isu yang menjelekkan pasangan-pasangan calon," ucapnya.
Kemudian ketiga, kepada tokoh masyarakat toko adat tokoh agama tokoh pemuda tokoh wanita, ketua lembaga ormas dan sebagainya, juga mengharapkan dukungannya untuk membangun rasa aman nyaman dan tenang di tengah-tengah masyarakat, edukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
"Serta kampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas dan juga penggunaan politik uang karena mudaratnya sangat besar dan dapat berujung pada perpecahan di tengah-tengah masyarakat," tutur Imam.
"Nah itu adalah beberapa hal yang harus kita lakukan sesuai dengan peran kita masing-masing dalam rangka untuk menjaga netralitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah," tutupnya. (*)