REL, Palembang – Sebanyak 12.000 lebih warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan sejarah baru dalam Pilkada Serentak 2024.
Dalam suasana demokrasi yang berbeda, mereka menggunakan hak pilihnya di 33 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang tersebar di 20 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di wilayah Kanwil Kemenkumham Sumsel.
"Hari ini sekitar 12 ribu WBP menggunakan hak suaranya di TPS khusus di seluruh lapas dan rutan di 17 kabupaten/kota di Sumsel," ungkap Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, di Palembang, Rabu (28/11/2024).
Dari total 15.693 WBP, sekitar 80 persen mampu menyalurkan hak pilihnya.
Namun, 20 persen lainnya gagal memilih, terutama karena kendala administratif seperti tidak membawa KTP, dokumen pendukung, atau nomor induk kependudukan (NIK).
Selain itu, jumlah WBP yang dinamis turut memengaruhi partisipasi.
“Proses ini mencerminkan bahwa seluruh WBP, selama hak politiknya tidak dicabut pengadilan, tetap berhak memilih sesuai amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 ayat 1," tambah Ilham.
Pilkada di lapas dan rutan berlangsung aman dan tertib. Pelaksanaan ini berkat kolaborasi intensif antara Kemenkumham Sumsel dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel.
Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, memberikan apresiasi atas persiapan matang dan koordinasi yang dilakukan.
"Terima kasih kepada Kemenkumham Sumsel yang proaktif dan komunikatif, sehingga WBP dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik," ujar Andika.
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagian besar adalah pegawai lapas yang mendapat bantuan dari petugas luar yang ditunjuk KPU.
BACA JUGA:Panji Lapor Polisi, Motornya dibawa Kabur Teman Sendiri
BACA JUGA:Kejati Titipkan BB 22 Miliar ke Kejari Palembang
Dengan pengawasan ketat, proses pemungutan suara berlangsung sesuai prinsip demokrasi: aman, jujur, dan adil.
Keikutsertaan ribuan WBP dalam Pilkada ini menjadi simbol bahwa hak demokrasi tetap bisa dirasakan meski di balik jeruji besi.