REL,BACAKORAN.CO – Pemerintah Indonesia merencanakan untuk meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Program ini akan menyasar sekitar 3 juta anak di seluruh negeri dan akan menyediakan makanan bergizi gratis, termasuk susu sebagai minuman pendamping. Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 14 triliun untuk memenuhi kebutuhan susu program ini. Namun, apakah industri susu dalam negeri siap untuk memenuhi kebutuhan besar ini?
Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, meyakini bahwa industri susu Indonesia dapat memenuhi kebutuhan program MBG, terutama di daerah yang dekat dengan peternakan. Menurut Bhima, daripada mengimpor susu, lebih baik memprioritaskan susu lokal untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:Melihat Tantangan Penjualan Motor dan mobil Listrik di Indonesia
BACA JUGA:Luar Biasa, Ini 3 Sungai Terpanjang di Provinsi Jambi, Ada Apa Aja?
“Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan,” jelas Bhima.
Bhima juga menekankan pentingnya kerjasama dengan koperasi atau peternak susu lokal dalam memenuhi kebutuhan susu untuk program MBG. Melalui sistem pengadaan barang dan jasa, pemerintah dapat mengarahkan pengadaan susu ke peternak lokal, yang selaras dengan target pemerintah untuk melibatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa.
BACA JUGA:Inilah Daftar 5 Kota Terkaya di Jawa Tengah 2024 Berdasarkan PDRB per Kapita
BACA JUGA:Inilah Daftar 5 Kota Terkaya di Jawa Tengah 2024 Berdasarkan PDRB per Kapita
Namun, untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh peternak susu, Bhima menyarankan opsi lain berupa protein hewani atau nabati sebagai alternatif. Di daerah pesisir, misalnya, produk perikanan seperti ikan laut bisa menjadi sumber protein hewani yang dapat digunakan dalam program MBG.
“Sekolah-sekolah di daerah pesisir mungkin dapat mengganti susu dengan produk perikanan yang juga bergizi tinggi. Yang terpenting adalah memastikan kandungan gizi yang merata di setiap wilayah,” tambah Bhima.
BACA JUGA:Siap Perkokoh dan Gaungkan Pendidikan Pancasila Sebagai Ideologi Negara
BACA JUGA:Siap Perkokoh dan Gaungkan Pendidikan Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Bhima juga mengingatkan agar pemerintah hati-hati dalam mengimpor susu sapi. Pasalnya, impor susu sapi dapat berdampak buruk bagi peternak lokal dan berisiko merugikan perekonomian Indonesia. “Jika tidak hati-hati, impor susu sapi justru bisa mematikan usaha peternak lokal dan mengarah pada defisit perdagangan. Selain itu, ada potensi risiko penyebaran penyakit ternak dari negara yang berisiko tinggi,” tegasnya.
Dengan memperhatikan potensi dan kekuatan industri susu lokal, diharapkan program Makanan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa merugikan perekonomian dalam negeri***