REL, OKU – Pengamat politik Sumatera Selatan, Dr. (cand) Ade Chaniago, mengungkapkan keprihatinannya terkait belum disahkannya APBD Induk 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Menurutnya, keterlambatan ini disebabkan oleh belum tuntasnya pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dan kurangnya rasa memiliki dari para anggota DPRD OKU.
"Harusnya mereka peduli terhadap masyarakat yang mereka wakili," ujar Ade, kemarin.
Ia menilai, para wakil rakyat tersebut seolah-olah mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Sumsel Defisit Produksi Cabai dan Bawang Merah
BACA JUGA:Pemilik Ternak Terancam Denda
Ade juga mempertanyakan kemungkinan adanya politisasi dan kepentingan tertentu yang membuat pembahasan APBD 2025 terganggu.
"Patut kita pertanyakan, mereka ini benar-benar wakil rakyat atau bukan? Jangan sampai ada kelompok yang mencari keuntungan dari situasi ini," cetusnya.
Dari sisi regulasi, Ade menjelaskan bahwa jika APBD 2025 tidak segera disahkan, maka pelaksanaannya akan mengacu pada APBD tahun sebelumnya. Kondisi ini, menurutnya, jelas merugikan masyarakat.
"Kebutuhan tahun lalu pasti berbeda dengan tahun ini. Dengan belum disahkannya APBD 2025, kita bisa melihat adanya ketidakpedulian dari seluruh anggota DPRD OKU," tegasnya.
BACA JUGA:Jalan Rusak Bakal Diganti Jalan Layang
BACA JUGA:Polres Pagaralam Catat Situasi Kambtibmas Aman dan Kondusif
Situasi ini menimbulkan keresahan, terutama karena masyarakat OKU membutuhkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual tahun 2025.
"Keadaan ini harus menjadi perhatian serius, dan DPRD OKU harus segera menyelesaikan pembentukan AKD agar pembahasan APBD tidak terus tertunda," pungkas Ade. (*)