Bisa jadi karena dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin ketimbang tenaga manusia," lanjutnya.
Pemerintah Tetap Lanjutkan Pembangunan
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran tambahan Rp48,8 triliun ini akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan penting pada periode 2025-2029.
BACA JUGA:Viral Pengamen Waria Rampas Ponsel Pegawai Apotek di Jakarta Barat, Polisi Lakukan Penyelidikan
"Anggaran ini untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukungnya. Selain itu, juga untuk membuka akses menuju WP 2 (Wilayah Perencanaan) IKN," jelas Basuki.
Selain pembangunan fisik, dana tersebut juga akan digunakan untuk pemeliharaan serta pengelolaan infrastruktur yang sudah rampung.
"Sekarang, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, infrastrukturnya diserahkan ke Otorita IKN untuk dikelola dan dipelihara," tambahnya.
Meski demikian, perdebatan soal urgensi megaproyek IKN masih terus berlanjut.
BACA JUGA:Xiaomi Resmi Rilis Redmi Note 14 4G di Indonesia: Spesifikasi Tangguh dan Harga Terjangkau
Apakah tambahan Rp48,8 triliun ini benar-benar akan membawa manfaat besar bagi Indonesia, atau justru menjadi investasi yang tak sebanding dengan hasilnya? **