REL, Jakarta – Kader Partai Demokrat, Benny Harman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) era Presiden ke-7 Jokowi.
Hal ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengungkap bahwa hanya separuh dari total Rp500 triliun bansos yang benar-benar sampai ke masyarakat.
"Tolong KPK selidiki apa yang dilaporkan Ketua DEN Luhut Panjaitan ini," ujar Benny melalui unggahan di platform X, Selasa (11/2/2025).
Benny Harman Pertanyakan Sisa Dana Bansos
BACA JUGA:Viral! Remaja Perempuan Jadi Korban Bully di Waduk Selorejo Malang
Benny menyoroti pernyataan Luhut yang menyebut hanya 50 persen dari dana bansos yang tersalurkan ke masyarakat yang berhak. Ia pun mempertanyakan kemana sisa dana tersebut mengalir.
“Hanya 50% dana bansos yang diterima masyarakat yang berhak. Ke mana yang lainnya?” tegasnya.
Lebih lanjut, Benny menyatakan bahwa pengakuan Luhut ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, yang menyebut adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 45 persen.
“Ini juga mengonfirmasi apa yang disinyalir Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, bahwa dana APBN ada sekitar 40-45% yang bocor,” imbuhnya.
BACA JUGA:Prabowo Bongkar ‘Raja Kecil’ yang Melawan Penghematan Anggaran untuk Rakyat
Desak Aparat Penegak Hukum Bertindak
Benny menegaskan bahwa dugaan korupsi ini harus segera diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk KPK, demi menegakkan keadilan bagi masyarakat.
"Apakah dikorupsi atau tidak, mohon KPK segera menyelidikinya," ucapnya.
Ia bahkan menyamakan pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan bansos ini dengan vampir yang menghisap keringat rakyat.
BACA JUGA:Tidak Semua PPPK Terima THR dan Gaji ke-13! Ini Kategorinya
“Hukum para pelakunya seberat-beratnya. Mereka vampir. Makan dan minum darah dan keringat rakyat,” pungkasnya.
KPK Diharapkan Segera Bertindak
Dugaan korupsi dana bansos ini menjadi sorotan publik. Dengan jumlah dana yang fantastis, investigasi dari KPK diharapkan mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.