Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan upaya mempercepat pengembangan karier ASN, termasuk pencapaian jabatan puncak, dengan tetap memastikan standar kompetensi dan kinerja yang tinggi.
"Kami berharap ASN, baik PNS maupun PPPK, dapat berkembang lebih cepat dan mencapai potensi terbaik mereka," ujar Zudan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi manajemen talenta berbasis meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan, guna menciptakan sistem yang lebih adil dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan ASN yang selama ini menghadapi kendala dalam memperoleh izin belajar dan pencantuman gelar.
Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan semakin banyak ASN yang terdorong untuk menempuh pendidikan tinggi demi peningkatan kualitas dan profesionalisme mereka.***