Efisiensi dengan Tetap Memperhatikan Kesejahteraan
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah efisiensi yang tepat tanpa mengabaikan kesejahteraan keluarga pahlawan. Dengan adanya peralihan alokasi anggaran ke APBN, pemerintah pusat diharapkan mampu memenuhi hak-hak keluarga pahlawan dengan lebih terintegrasi.
"Keputusan ini kami ambil untuk menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan prioritas yang telah ditetapkan," tutup Premi.
Penghapusan tunjangan keluarga pahlawan dari APBD DKI Jakarta tahun 2025 bukan berarti penghargaan untuk keluarga pahlawan dihentikan. Pemerintah pusat melalui Kemensos akan mengambil alih tanggung jawab ini sesuai regulasi yang berlaku.
BACA JUGA:Danrem 044/Gapo Disambut Hangat di Bumi Serasan Sekate
BACA JUGA:Pemkab Muba Siap Dukung Sinergi yang Lebih Baik
Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga penghargaan kepada keluarga pahlawan sekaligus mengoptimalkan efisiensi keuangan daerah.