REL, Jakarta – Pemerintah kembali mengambil langkah progresif dalam memberikan kepastian karier bagi tenaga honorer dan non-ASN melalui kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kebijakan ini disahkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 16 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 13 Januari 2025.
Program ini diharapkan menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi CPNS atau PPPK penuh waktu.
Apa Itu PPPK Paruh Waktu?
PPPK Paruh Waktu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan durasi kontrak tahunan. Program ini ditujukan bagi:
BACA JUGA:Resmi Berubah! Aturan PPPK 2025: Masa Kerja, Gaji, dan Tunjangan Pensiun
BACA JUGA:PPPK 2025: Aturan Baru Masa Kerja, Gaji, dan Tunjangan Pensiun
Peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lolos.
Peserta seleksi PPPK 2024 yang telah menyelesaikan seleksi tetapi tidak mendapatkan formasi.
Dengan status resmi sebagai pegawai pemerintah, PPPK Paruh Waktu akan memiliki nomor induk PPPK atau nomor identitas ASN, memberikan kejelasan status dan perlindungan kerja yang selama ini dinantikan.
Gaji dan Fasilitas PPPK Paruh Waktu
Sesuai diktum ke-19 dalam Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu dijamin menerima:
Gaji setara dengan upah terakhir mereka sebagai tenaga non-ASN atau standar upah minimum wilayah.
Fasilitas tambahan seperti jaminan sosial dan tunjangan tertentu sesuai regulasi.
Penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ. Surat ini memastikan pemerintah daerah menyediakan anggaran pembayaran gaji tepat waktu dan sesuai ketentuan.