REL,BACAKORAN.CO – Penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) selama sembilan bulan, dari Maret hingga Oktober 2025, diperkirakan akan menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan.
Selain berkurangnya pendapatan calon pegawai, kebijakan ini juga berisiko menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
BACA JUGA:Komisi II DPR RI Desak Kemenpan-RB Revisi Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK
Potensi Kerugian Hingga Rp 6,76 Triliun
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan bahwa akibat penundaan ini, potensi pendapatan yang hilang mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun.
"Kalau ada sembilan bulan penundaan pengangkatan CPNS, berarti ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp 27 juta. Dengan total formasi 250.407, maka potensi total pendapatan ASN yang hilang akibat penundaan ini mencapai Rp 6,76 triliun," jelas Bhima pada Minggu (9/3).
Angka ini bahkan bisa lebih besar jika memperhitungkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang juga mengalami penundaan pengangkatan.
BACA JUGA:Sensasi Liburan Mewah di Tepi Pantai! Anjungan 533 Lampia Beach & Resort Tawarkan Sunset Spektakuler
Efek Domino ke Perekonomian
Penundaan pengangkatan CASN ini diperkirakan akan menurunkan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Banyak calon ASN sudah merencanakan menyewa tempat tinggal, membeli kendaraan, bahkan menikah. Dengan adanya penundaan, peredaran uang di sektor ini ikut terhambat. Dampaknya bisa lebih besar lagi terhadap perekonomian secara keseluruhan," ungkap Bhima.
Selain itu, kebijakan ini juga berisiko menciptakan "pengangguran semu" karena banyak calon ASN yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi mengikuti seleksi CASN, namun kini harus menunggu selama sembilan bulan tanpa penghasilan tetap.
BACA JUGA:Sensasi Liburan Mewah di Tepi Pantai! Anjungan 533 Lampia Beach & Resort Tawarkan Sunset Spektakuler
Indikasi Masalah Anggaran Pemerintah
Bhima menyoroti bahwa penundaan ini mengindikasikan adanya tekanan pada anggaran pemerintah, yang disebabkan oleh beberapa faktor: