menteri asal Palembang itu.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menegaskan
pentingnya membangun kesetaraan dan kemandirian pangan, serta mendukung ekonomi kerakyatan.
Meminta para bupati mendorong terbentuknya koperasi desa sebagai kekuatan ekonomi lokal berbasis
masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI periode 2025-2030, Bursah Zarnuhi menegaskan APKASI akan
terus mengawal kebijakan strategis nasional dan memperkuat semangat otonomi daerah. Sebab
APKASI lahir sebagai instrumen penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah.
BACA JUGA:Pupuk Kaltim Buka Beasiswa PKTPP 2025 untuk Anak Berprestasi
Bursah juga menekankan agar tak ada lagi hambatan seperti persetujuan teknis (pertek), yang dinilai
menghambat kemandirian daerah. “Bupati adalah ujung tombak pembangunan nasional. Kita harus
mampu membuktikan bahwa daerah bisa mengelola urusannya sendiri secara bertanggung jawab dan
mandiri,” imbuhnya.
Pengukuhan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan harmonis antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. "Sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif