REL, Prabumulih – Upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan nonformal di Kota Prabumulih menghadapi tantangan. Tercatat ada 11 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdaftar resmi, namun hingga pertengahan tahun ini, baru 7 PKBM yang menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari pemerintah pusat.
Salah satu PKBM yang baru berdiri adalah PKBM Taman Siswa, di bawah kepemimpinan Bayu Indah Listianingrum, S.Pd. PKBM ini menawarkan layanan pendidikan kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang putus sekolah.
Namun, PKBM Taman Siswa belum dapat menerima BOP tahun ini. Menurut Bayu Indah Listianingrum, kendala utamanya adalah keterlambatan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). “Sebenarnya kalau mengurus NPSN sebelum bulan Agustus, biasanya tahun itu juga bisa disetujui dan dapat BOP. Tapi kalau molor atau syaratnya belum lengkap, ya harus menunggu tahun depan,” jelasnya.
BACA JUGA:Pendidikan Karakter Pondasi Utama Hadapi Era Digital
Kondisi ini tidak hanya dialami PKBM Taman Siswa. Beberapa PKBM lain juga menghadapi kendala serupa, seperti kelengkapan dokumen, kesiapan sarana-prasarana, dan proses verifikasi administrasi yang ketat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Meskipun belum mendapatkan BOP, PKBM Taman Siswa tetap berkomitmen menjalankan proses belajar mengajar. “Kami memaksimalkan sumber daya yang ada. Tenaga pengajar tetap berjalan dan peserta didik sudah mulai mengikuti kegiatan belajar,” ujar Bayu. Ia berharap PKBM-nya dapat memenuhi seluruh persyaratan dan menerima bantuan di tahun depan.
Dinas Pendidikan Kota Prabumulih terus memberikan pendampingan kepada PKBM yang belum menerima BOP. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kelengkapan data dan pemenuhan syarat administratif, sehingga di tahun depan seluruh PKBM aktif bisa memperoleh bantuan secara merata.
BACA JUGA:Dua Siswi Wakili Empat Lawang di OSN Tingkat Provinsi 2025
“Pendidikan adalah hak semua warga. Kami mendukung penuh keberadaan PKBM sebagai ujung tombak pendidikan kesetaraan,” tegas Sekretaris Dinas Pendidikan, Pedro Santoso AB, S.Pd., M.Si. (*)