Rel, Bacakoran.co – Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Malang tahun ini meninggalkan cerita unik sekaligus penuh makna.
Pasalnya, SMA Negeri 8 Kota Malang terpaksa menggelar upacara bendera di ruas Jalan Veteran, tepat di depan sekolah, pada Minggu (17/8/2025).
Keputusan tersebut diambil lantaran sekolah tidak lagi memiliki lapangan yang memadai untuk menggelar upacara. Kepala SMAN 8 Malang, Nuraeni, menjelaskan bahwa lapangan yang biasa digunakan siswa telah resmi dikelola kembali oleh Universitas Negeri Malang (UM) sejak Mei 2025.
“Dulu kami punya lapangan di samping sekolah, namun area itu kini sudah dipagar dan dikelola penuh oleh UM. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain menggunakan jalan sebagai lokasi upacara,” ujarnya.
BACA JUGA:Malam Kenegaraan dan Aktivitas Masyarakat Terganggu, PLN Tebing Tinggi Sampaikan Permohonan Maaf
BACA JUGA:Wabup Arifa’i Pimpin Khidmat Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-80 di Empat Lawang
Jalan Ditutup, 1.050 Peserta Tetap Antusias
Upacara berlangsung khidmat dengan melibatkan sekitar 950 siswa serta 100 guru dan tenaga kependidikan. Untuk kelancaran acara, lajur jalan dari arah timur ke barat ditutup sementara dan diberlakukan rekayasa lalu lintas kontra flow.
Menurut Nuraeni, penggunaan jalan dilakukan agar pasukan pengibar bendera (paskibraka) dapat bergerak dengan leluasa. “Bagaimana paskibraka kami bisa melaksanakan tugas dengan baik jika dipaksakan di halaman sekolah yang sempit? Ini bentuk kami memfasilitasi ekspresi nasionalisme siswa,” tegasnya.
Hormati Keputusan UM, Cari Solusi Permanen
Nuraeni menegaskan bahwa pihak sekolah tetap menghormati keputusan UM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang berhak mengelola asetnya. “Kami tidak ingin masalah ini dipolitisasi. Fokus kami adalah memastikan hak siswa untuk merayakan hari kemerdekaan tetap terpenuhi,” jelasnya.
Meski digelar di jalan raya, upacara berjalan lancar, tertib, dan penuh semangat kebangsaan. Nuraeni menambahkan bahwa pihak sekolah telah melaporkan kekurangan lahan ini ke Dinas Pendidikan Jawa Timur dan kementerian terkait.
“Solusi permanen masih dalam kajian pemerintah pusat. Salah satu opsi yang pernah dibicarakan adalah tukar guling aset. Kami berharap ada titik terang demi masa depan siswa,” ungkapnya.
BACA JUGA:Ratusan Warga Binaan Lapas Empat Lawang Terima Remisi HUT RI ke-80, 11 Orang Langsung Bebas
BACA JUGA:Pemkab Empat Lawang Gelar Malam Kenegaraan, Bupati Tegaskan Pentingnya Nasionalisme