Rel, Bacakoran.co – Dunia pendidikan di Bengkulu diguncang kabar mengejutkan.
Sebanyak 72 siswa SMA Negeri 5 Bengkulu mendadak diberhentikan setelah sempat mengikuti kegiatan belajar selama sebulan penuh.
Alasan pemberhentian tersebut karena mereka tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ironisnya, alih-alih mencari solusi, Kepala SMAN 5 Bengkulu, Bihan, justru menyalahkan warga dan operator sekolah sebagai penyebab masalah.
“Kesalahannya terletak pada berbondong-bondongnya masyarakat menemui operator. Saya sudah ingatkan operator untuk tidak menambah calon siswa, namun itu masih dilanggar,” ujar Bihan dalam rapat bersama orangtua murid, Pemprov Bengkulu, dan DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (20/8/2025).
BACA JUGA:Perbandingan Vivo V29e vs iQOO Z10: Mana yang Lebih Oke?
BACA JUGA:Vivo T4 Pro Siap Meluncur 26 Agustus, Bawa Kamera Periskop 50 MP & Baterai Jumbo!
Kelebihan Kuota Siswa di Kelas
Menurut Bihan, sesuai aturan Permendiknas, satu kelas hanya boleh menampung 36 siswa. Namun, saat ia melakukan pengecekan pada 21 Juli, ditemukan jumlah siswa di tiap kelas mencapai 43 orang.
“Saya temukan harusnya satu ruang belajar 36 murid, ternyata ada 43 murid tiap kelas,” jelasnya.
Bihan mengaku sempat sakit selama proses seleksi sehingga tidak mengawasi penuh penerimaan siswa baru. Meski demikian, ia menampik adanya dugaan permainan uang dalam proses penerimaan. “Enggak tahu saya kalau ada permainan uang,” ujarnya singkat.
Orangtua Murid Kecewa Berat
Pernyataan ini sontak menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para orangtua murid. Mereka merasa anak-anaknya sudah melalui proses resmi, termasuk daftar ulang dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), namun justru dikeluarkan secara sepihak.
“Anak saya down, dia nangis sepanjang hari, malu bercampur sedih,” ungkap seorang ibu sambil menangis di hadapan DPRD.
Bahkan, ada siswa yang jatuh sakit akibat stres. “Anak kami sakit, saya juga ikut sakit. Psikis anak saya benar-benar terguncang sejak tahu ia tidak terdaftar,” kata wali murid lainnya.
Sejumlah orangtua mendesak sekolah dan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada siswa. “Kami mohon pihak sekolah bertanggung jawab. Jangan sampai anak-anak jadi korban,” pinta salah satu wali murid dengan suara bergetar.