REL, Jakarta - 16 Mei 2024 — Keputusan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk menutup seleksi taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta menuai protes keras dari orang tua calon taruna.
Penutupan seleksi tersebut dilakukan sebagai respons atas kasus penganiayaan yang menewaskan seorang taruna, Putu Satria Ananta Rustika, beberapa waktu lalu. Namun, kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang keliru oleh sejumlah pihak.
Sejak keputusan tersebut diumumkan, ratusan calon taruna yang telah mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke STIP kini menghadapi ketidakpastian.
Orang tua calon taruna sampai menggelar konferensi pers di Markas Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran, Koja, Jakarta Utara, pada Rabu (15/5/2024), untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada Menteri Budi.
Koordinator forum orang tua calon taruna STIP Jakarta tahun akademik 2024, Jarry Rinaldy, mengungkapkan bahwa sebanyak 463 calon taruna telah mengikuti tes akademik Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni (Sipencatar) STIP Jakarta sebelum keputusan Menhub diumumkan.
Tes tersebut diadakan pada 8 Mei 2024, hanya lima hari setelah insiden meninggalnya Putu Satria.
Namun, sehari setelah tes, tepatnya pada 9 Mei, Menhub Budi mengeluarkan pernyataan untuk memberhentikan penerimaan calon taruna tingkat 1 STIP Jakarta sebagai bagian dari upaya penindakan kasus tewasnya Putu Satria.
Keputusan ini membuat orang tua dan calon taruna merasa cemas dan tidak pasti tentang masa depan mereka.
BACA JUGA:Tantangan Lapangan Kerja dan Pendidikan di Kabupaten Kota Empat Lawang
"Kementerian dianggap mengambil keputusan sepihak sementara tes akademik terlanjur dilakukan," kata Jarry.
"Kalo misalkan belum melakukan tes monggo. Ini kan sudah di tengah-tengah proses tes, walaupun baru satu kali tes. Dan tentunya harapan mereka mau lulus tidak lulus ya nanti setelah tes, tapi kan dengan adanya seperti ini diputus, psikologi, biaya yang dikeluarkan orangtua," tambahnya.
Para orang tua menuntut agar proses seleksi dilanjutkan hingga selesai, mengingat persiapan fisik dan mental yang telah dilakukan oleh calon taruna.
Mereka juga meminta agar keputusan diambil dengan lebih mempertimbangkan dampak psikologis dan finansial terhadap calon taruna dan keluarga mereka.
BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan Daerah