Mendagri Tito Karnavian: 34 Pj Kepala Daerah Mundur, Simak Alasannya Disini!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Edo |

Selasa , 06 Aug 2024 - 09:43

-Foto/Ist.-

mendagri tito karnavian: 34 pj kepala daerah mundur, simak alasannya disini!                            rel,empatlawang.bacakoran.co.id - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menyampaikan bahwa sebanyak 34 penjabat (pj) kepala daerah telah mengundurkan diri untuk maju dalam pilkada 2024. 
tito menegaskan bahwa pengunduran diri ini harus dilakukan sebelum pendaftaran resmi dimulai. apa alasan di balik keputusan ini dan bagaimana proses pergantiannya? simak ulasan lengkapnya berikut ini.
menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian mengingatkan para penjabat (pj) kepala daerah untuk mengundurkan diri jika berencana maju dalam kontestasi pilkada 2024. 
baca juga:pbnu dan pkb bersitegang: polemik politisasi dan upaya pengembalian ke nu
baca juga:pejuang tak takut mati, pedagang tak takut rugi: perayaan hut ri ke-79, diskon besar di naufal fashion!
tito menyebutkan, hingga kini, sudah ada 34 pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mengikuti pemilihan tersebut.
pernyataan ini disampaikan tito dalam sambutannya saat pelantikan pj gubernur papua dan papua selatan di kantor kemendagri, jakarta pusat, senin (5/8/2024). 
tito menegaskan bahwa pengunduran diri harus diajukan paling lambat 17 juli 2024.
"sampai 17 juli yang mengundurkan diri, 34 yang mundur sampai hari ini untuk ikut dalam kontestasi pilkada," kata tito.
baca juga:gerindra serahkan 12 rekomendasi paslon cakada di sumsel
baca juga:tekankan sinergitas dalam pencegahan karhutla
proses pergantian pj kepala daerah
tito menjelaskan bahwa pihaknya memerlukan waktu untuk melakukan pergantian pj kepala daerah. oleh karena itu, pengunduran diri harus diajukan sebelum pendaftaran pilkada dimulai.
"kita memerlukan waktu untuk melakukan pergantian ini, nanti kita minta nama dari dprd, kalau bupati, walkot, pj gubernur siapa yang bagus, dari kementerian lembaga, ada sidang pra tpa eselon i sejumlah lembaga," ujarnya.
"karena itu, saya minta tanggal 17 juli sudah memberikan informasi siapa yang akan ikut kontestasi, kalau mundur lebih tepat," sambungnya.
baca juga:pedagang bendera merah putih di lahat menjamur
baca juga:polytron buktikan ketangguhan motor listrik dalam ajang fun drag race black dragbike 2024
kasus pergantian pj gubernur papua selatan
tito juga menyampaikan bahwa pergantian pj gubernur papua selatan yang dilakukan hari ini disebabkan oleh pengunduran diri apolo safanpo. apolo, yang telah menjabat sebagai pj gubernur papua selatan selama hampir 1 tahun 10 bulan, mengundurkan diri karena ingin maju dalam pilkada papua selatan 2024.
"pergantian ini pertama, dipicu karena di papua selatan bapak apolo safanpo yang menjabat pj gubernur selama hampir 1 tahun 10 bulan, beliau ingin ikut kontestasi pilkada papua selatan," ujarnya.
baca juga:matangkan persiapan pameran kriya nusa 2024
baca juga:matangkan persiapan pameran kriya nusa 2024
 hak politik dan tata cara pengunduran diri
tito memastikan bahwa kemendagri tidak akan menghalangi hak politik setiap warga negara, termasuk pj kepala daerah yang ingin maju dalam pilkada. namun, ia menekankan bahwa ada tata cara yang perlu dilakukan, termasuk pengunduran diri.
selain itu, tito menyampaikan bahwa asn, tni, dan polri yang ingin maju dalam kontestasi pilkada juga diwajibkan mundur. mereka harus mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon resmi.
baca juga:matangkan persiapan pameran kriya nusa 2024
baca juga:kpu umumkan jadwal dan tahapan pilkada 2024 
"untuk asn, tni dan polri, sebelum tanggal penetapan paslon resmi 22 september, itu sudah harus mengundurkan diri. waktu mendaftar 27 agustus masih boleh dengan statusnya asn, tni polri, karena belum tentu memenuhi syarat," imbuhnya.
dengan demikian, tito berharap proses pengunduran diri dan pergantian pj kepala daerah dapat berjalan lancar sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pilkada 2024. pihaknya terus berupaya memastikan semua prosedur dan tata cara dilakukan dengan baik demi menjaga integritas dan kelancaran kontestasi politik ini.