Badan Legislasi DPR Gelar Rapat Pleno Terkait Revisi UU Pilkada, Partai Buruh Siapkan Aksi Besar-Besaran

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 22 Aug 2024 - 09:56

Doc/Foto/Ist--

REL,EMPATLAWANG.BACAKORAN.CO.ID - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI segera menggelar rapat pleno pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-undang Pilkada pada Rabu (21/8/2024) pukul 15.00 WIB.

Keputusan ini diambil sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting terkait Pilkada, namun beberapa poin dalam revisi ini bertentangan dengan putusan MK, terutama terkait batas usia calon kepala daerah.

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengaku terkejut dengan langkah DPR dalam membahas revisi Undang-undang Pilkada ini.

"Terus terang saya tidak diberi tahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya kenapa saya kok tidak diberi tahu," ujar Cak Imin di Jakarta Selatan, Rabu malam.

Sikap DPR ini memicu reaksi keras dari Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Mereka mengumumkan rencana aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (22/8/2024) sebagai bentuk protes atas langkah DPR yang dianggap menganulir putusan MK.

Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh, Said Salahudin, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya mengawal putusan MK.

"Kami akan mengawal putusan MK dengan berbagai cara sepanjang konstitusional," ujarnya. Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli, menegaskan siap berperan hingga "kiamat sekalipun" untuk memastikan putusan MK tetap tegak.

Aksi yang akan digelar diperkirakan melibatkan sekitar 5.000 orang, terdiri dari buruh, petani, dan nelayan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

badan legislasi dpr gelar rapat pleno terkait revisi uu pilkada, partai buruh siapkan aksi besar-besaran                            rel,empatlawang.bacakoran.co.id - badan legislasi (baleg) dpr ri segera menggelar rapat pleno pengambilan keputusan terhadap revisi undang-undang pilkada pada rabu (21/8/2024) pukul 15.00 wib.
keputusan ini diambil sehari setelah mahkamah konstitusi (mk) mengeluarkan putusan penting terkait pilkada, namun beberapa poin dalam revisi ini bertentangan dengan putusan mk, terutama terkait batas usia calon kepala daerah.
baca juga:dpr anulir putusan mk, gibran diuntungkan, kaesang terancam
baca juga:para akademisi dan aktivis 1998 gelar aksi unjuk rasa kawal putusan mk
wakil ketua dpr, muhaimin iskandar, yang akrab disapa cak imin, mengaku terkejut dengan langkah dpr dalam membahas revisi undang-undang pilkada ini.

"terus terang saya tidak diberi tahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya kenapa saya kok tidak diberi tahu," ujar cak imin di jakarta selatan, rabu malam.
sikap dpr ini memicu reaksi keras dari partai buruh dan konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi).
mereka mengumumkan rencana aksi besar-besaran di depan gedung dpr/mpr ri pada kamis (22/8/2024) sebagai bentuk protes atas langkah dpr yang dianggap menganulir putusan mk. 
baca juga:putusan mk: mengancam peluang kaesang, buka ruang bagi anies dan pdip di pilkada
baca juga:mk kembali jadi game changer: perubahan ambang batas pencalonan di pilkada 2024
ketua tim kuasa hukum partai buruh, said salahudin, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya mengawal putusan mk.
"kami akan mengawal putusan mk dengan berbagai cara sepanjang konstitusional," ujarnya. sekjen partai buruh, ferri nuzarli, menegaskan siap berperan hingga "kiamat sekalipun" untuk memastikan putusan mk tetap tegak.
aksi yang akan digelar diperkirakan melibatkan sekitar 5.000 orang, terdiri dari buruh, petani, dan nelayan dari jawa barat, dki jakarta, dan banten.
"kami akan memantau sidang dpr ri paripurna di baleg, terutama jika ada upaya untuk mengubah putusan mk nomor 60," jelas ferri. 
baca juga:ini tanggapan megawati saat tahu jokowi reshuffle menteri pdip!
baca juga:baleg dpr ri mendadak bahas ruu pilkada, jadi sorotan publik
dengan suasana politik yang memanas, semua mata tertuju pada bagaimana rapat pleno dpr dan aksi massa esok hari akan berlangsung. satu hal yang pasti, ketegangan antara legislatif dan rakyat semakin meningkat.