Utang Pemerintah Diperkirakan Mencapai Rp8.000 Triliun Menjelang Pergantian Pemerintahan

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Minggu , 25 Aug 2024 - 09:02

Doc/Foto/Ist--

REL,EMPATLAWANG.BACAKORAN.CO.ID – Menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, diperkirakan utang pemerintah Indonesia akan melebihi Rp8.000 triliun.

Berdasarkan laporan terbaru dari APBN Kementerian Keuangan, pada semester pertama 2024, total utang pemerintah telah mencapai Rp8.444,87 triliun, yang setara dengan 39,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sebagian besar utang tersebut, yakni sekitar 87,85% atau Rp7.418,76 triliun, merupakan Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri menyumbang 12,15% atau sekitar Rp1.026,11 triliun dari total utang. Pinjaman dalam negeri mencapai Rp38,10 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri mencapai Rp988,01 triliun.

Jumlah utang yang akan diwariskan oleh Presiden Jokowi kepada pemerintahan mendatang, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan dengan utang yang diwariskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014, yaitu sebesar Rp2.609 triliun.

Pemerintahan baru akan menghadapi tantangan signifikan dengan pembayaran utang yang jatuh tempo mencapai Rp8,33 triliun pada tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya mengurangi ketergantungan pada utang dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah berusaha mengoptimalkan sumber pembiayaan non-utang guna mengendalikan ketergantungan terhadap utang, dengan tujuan menjaga kesehatan fiskal negara.

Tantangan besar dalam pengelolaan utang akan menjadi perhatian utama bagi pemerintahan baru dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara di masa depan.

utang pemerintah diperkirakan mencapai rp8.000 triliun menjelang pergantian pemerintahan                            rel,empatlawang.bacakoran.co.id – menjelang akhir masa pemerintahan presiden joko widodo, diperkirakan utang pemerintah indonesia akan melebihi rp8.000 triliun.
berdasarkan laporan terbaru dari apbn kementerian keuangan, pada semester pertama 2024, total utang pemerintah telah mencapai rp8.444,87 triliun, yang setara dengan 39,13% dari produk domestik bruto (pdb) indonesia.
sebagian besar utang tersebut, yakni sekitar 87,85% atau rp7.418,76 triliun, merupakan surat berharga negara (sbn). sementara itu, pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri menyumbang 12,15% atau sekitar rp1.026,11 triliun dari total utang. pinjaman dalam negeri mencapai rp38,10 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri mencapai rp988,01 triliun.
baca juga:inovasi budi daya melon hidroponik di greenhouse berhasil meraup omzet rp 100 juta
baca juga:ada kunjungan iriana jokowi, masa aksi demo dibubarkan paksa, begini cerita seru demo penolakan ruu pilkada!
jumlah utang yang akan diwariskan oleh presiden jokowi kepada pemerintahan mendatang, yang dipimpin oleh prabowo subianto dan gibran rakabuming raka, meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan dengan utang yang diwariskan oleh susilo bambang yudhoyono (sby) pada tahun 2014, yaitu sebesar rp2.609 triliun.
pemerintahan baru akan menghadapi tantangan signifikan dengan pembayaran utang yang jatuh tempo mencapai rp8,33 triliun pada tahun 2025.
baca juga:deretan artis & tokoh publik turun ke jalan, kawal putusan mk di depan gedung dpr,dar komika hingga sutradara
baca juga:pratama arhan dan azizah salsha: klarifikasi dan bantahan selebgram terkait rumor perselingkuhan
menteri keuangan sri mulyani indrawati menekankan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya mengurangi ketergantungan pada utang dalam pelaksanaan pembangunan.
pemerintah berusaha mengoptimalkan sumber pembiayaan non-utang guna mengendalikan ketergantungan terhadap utang, dengan tujuan menjaga kesehatan fiskal negara.
baca juga:taman bunga keukenhof: surga bunga tulip di belanda
baca juga:ini 6 calon kabupaten kota baru di provinsi jambi, berikut penjelasanya!
tantangan besar dalam pengelolaan utang akan menjadi perhatian utama bagi pemerintahan baru dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara di masa depan.