Kuasa Hukum HBA dan Heni Tuding KPU Manipulasi Aturan Pendaftaran

Reporter: Andika |

Editor: Mael |

Rabu , 04 Sep 2024 - 21:16

HBA dan Heni didampingi Kuasa Hukumnya saat menggelar konferensi pers. Foto : Andika/REL--

Fahmi mengklaim bahwa alasan tersebut tidak berdasar karena dalam Bab X huruf D angka 2 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 yang menjadi dasar pengembalian berkas oleh KPU, tidak ada frasa “harus wajib ada surat kesepakatan.”

Dia juga menyebutkan bahwa aturan tersebut hanya bersifat simulatif dan tidak wajib diterapkan.

Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, Eskan Budiman, Saat Di konfirmasi awak media menegaskan bahwa berkas pencalonan HBA dan Heni dikembalikan karena masih ada kekurangan dalam dokumen persyaratan yang diperlukan.

"Sudah dikembalikan, kepada pasangan calon silakan untuk dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan pencalonan yang diperlukan," ujarnya.

Eskan juga membantah tuduhan bahwa KPU berupaya menggagalkan paslon tertentu. Ia menyatakan bahwa KPU Empat Lawang berpedoman pada aturan yang ada, termasuk Undang-Undang tentang Pilkada, PKPU No 8 Tahun 2024, dan SK KPU No 1229 Tahun 2024.

"Tidak ada tujuan kami untuk menjegal pihak tertentu," tegasnya.

Menanggapi pengembalian berkas pendaftaran ini, Fahmi menyatakan bahwa pihaknya akan menguji prosedur yang dilakukan oleh KPU Empat Lawang ke pihak terkait untuk memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami menilai, KPUD Empat Lawang telah melampaui kewenangannya," tutup Fahmi.

kuasa hukum hba dan heni tuding kpu manipulasi aturan pendaftaran                            rel, empat lawang - kuasa hukum pasangan calon (paslon) h. budi antoni al jufri (hba) dan heni verawati, fahmi nugroho, menuduh komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten empat lawang telah memanipulasi aturan dalam proses pendaftaran pilkada 2024.
tuduhan ini muncul setelah berkas pendaftaran paslon yang diajukan oleh hba dan heni dikembalikan oleh kpu dengan alasan yang dinilai tidak sahih.
fahmi menegaskan bahwa ada indikasi kuat kpu berusaha menjegal kliennya untuk maju dalam kontestasi pilkada di empat lawang. 
menurutnya, kpu menggunakan frasa “harus wajib ada surat kesepakatan” dalam bab x huruf d angka 2 keputusan kpu nomor 1229 tahun 2024, padahal pada kenyataannya frasa tersebut tidak ada dalam keputusan tersebut. 
baca juga:polisi tanggapi kebakaran hutan di muara kelingi: 1 hektare lahan terbakar, pelaku diburu
baca juga:daftar sultan indonesia: pengusaha dan artis tajir dengan jet pribadi mewah
“kpu bisa dikatakan terindikasi ingin menjegal klien kami untuk maju dalam kontestasi pilkada di empat lawang. hal itu dibuktikan dengan adanya aturan yang dipedomani oleh kpu, sementara aturan itu bukanlah aturan yang wajib,” ujar fahmi.
ia menambahkan bahwa ketentuan dalam bab x huruf d angka 2 keputusan kpu nomor 1229 tahun 2024 hanya berupa contoh-contoh simulasi dan bukan merupakan norma yang bersifat imperatif wajib diterapkan.
fahmi menjelaskan bahwa partai kebangkitan bangsa (pkb) awalnya mengusung pasangan dr. h. joncik muhammad dan arifa’i sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati empat lawang berdasarkan surat keputusan dpp pkb nomor 35589/dpp/01/viii/2024 tanggal 18 agustus 2024. 
namun, saat masa pendaftaran berakhir pada 29 agustus 2024, hanya ada satu paslon yang diterima oleh kpu kabupaten empat lawang. oleh karena itu, kpu memperpanjang masa pendaftaran paslon dari 2-4 september 2024.
baca juga:lapas empat lawang resmi miliki pemimpin baru : tutut prasetyo digantikan reza meidiansyah
baca juga:fauzi bowo tunggu program pramono-rano sebelum beri dukungan
selama perpanjangan masa pendaftaran, pkb mencabut dukungan terhadap joncik dan arifa’i serta mengalihkan dukungan kepada hba dan heni verawati melalui surat keputusan dpp pkb nomor 36420/dpp/01/viii/2024 tanggal 24 agustus 2024. 
namun, saat hba dan heni mendaftar pada 3 september 2024, berkas mereka dikembalikan oleh kpu dengan alasan perlu adanya surat kesepakatan dari gabungan partai politik pengusul paslon sebelumnya.
fahmi mengklaim bahwa alasan tersebut tidak berdasar karena dalam bab x huruf d angka 2 keputusan kpu nomor 1229 tahun 2024 yang menjadi dasar pengembalian berkas oleh kpu, tidak ada frasa “harus wajib ada surat kesepakatan.” 
dia juga menyebutkan bahwa aturan tersebut hanya bersifat simulatif dan tidak wajib diterapkan.
ketua kpu kabupaten empat lawang, eskan budiman, saat di konfirmasi awak media menegaskan bahwa berkas pencalonan hba dan heni dikembalikan karena masih ada kekurangan dalam dokumen persyaratan yang diperlukan. 
"sudah dikembalikan, kepada pasangan calon silakan untuk dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan pencalonan yang diperlukan," ujarnya.
eskan juga membantah tuduhan bahwa kpu berupaya menggagalkan paslon tertentu. ia menyatakan bahwa kpu empat lawang berpedoman pada aturan yang ada, termasuk undang-undang tentang pilkada, pkpu no 8 tahun 2024, dan sk kpu no 1229 tahun 2024. 
"tidak ada tujuan kami untuk menjegal pihak tertentu," tegasnya.
menanggapi pengembalian berkas pendaftaran ini, fahmi menyatakan bahwa pihaknya akan menguji prosedur yang dilakukan oleh kpu empat lawang ke pihak terkait untuk memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
"kami menilai, kpud empat lawang telah melampaui kewenangannya," tutup fahmi.