Menteri AHY Sebut Layanan Sertipikat Tanah Elektronik Telah Berjalan di 445 Kantah

REL, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melaporkan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bahwa target implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) telah terlampaui.

Laporan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada Senin 9 September 2024. 

"Alhamdulillah, berkat kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, hingga akhir Agustus 2024, kami telah berhasil menerapkan layanan elektronik di 445 dari 492 satuan kerja (Kantah). Capaian ini menunjukkan peningkatan 400% atau empat kali lipat dari target yang ditetapkan selama masa kepemimpinan saya," kata Menteri AHY. 

Pencapaian ini mencerminkan pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo untuk memperluas penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik. 

BACA JUGA:8 Manfaat Pisang Ambon untuk Kesehatan

BACA JUGA:Labu Siam Solusi Sakit Kepala Akibat Kebanyakan Makan Daging, Begini Cara Konsumsinya!

"Dengan semakin banyaknya satuan kerja yang mengimplementasikan layanan elektronik, jumlah Sertipikat Tanah Elektronik pun akan meningkat secara signifikan," tambah Menteri ATR/Kepala BPN. 

Peningkatan masif dalam implementasi layanan elektronik ini juga berkontribusi pada perlindungan hukum yang lebih baik terhadap aset rakyat, mengurangi risiko kejahatan di bidang pertanahan. 

Sejak Menteri AHY menjabat, jumlah Sertipikat Tanah Elektronik meningkat secara luar biasa, mencapai 38 kali lipat dalam enam bulan terakhir. 

"Sertipikat Tanah Elektronik meningkat dari 19.802 menjadi 770.612 sertipikat. Secara ekonomi, hal ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha," pungkasnya. 

Dalam Rapat Kerja kali ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Rapat dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, dihadiri oleh seluruh anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi.