Lapsi Desak Pj Bupati Lahat Audit Empat Mantan Kepala Dinas Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 14 Sep 2024 - 05:52

Lapsi Desak Pj Bupati Lahat Audit Empat Mantan Kepala Dinas Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang-ist/net-

Mereka meminta agar Pj Bupati segera melantik para pejabat pelaksana harian (PLH) menjadi pejabat pelaksana tugas (PLT) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa depan.

“Kami mendesak Pj Bupati untuk segera melantik beberapa SKPD yang saat ini berstatus PLH menjadi PLT demi tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Lahat,” pungkas Meriyansah.

Aksi unjuk rasa Lapsi ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap transparansi dan ketegasan pemerintah dalam menangani dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Kabupaten Lahat.

Tuntutan audit dan langkah tegas dari Pj Bupati Lahat diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.***

lapsi desak pj bupati lahat audit empat mantan kepala dinas terkait dugaan penyalahgunaan wewenang                            lapsi desak pj bupati lahat audit empat mantan kepala dinas terkait dugaan penyalahgunaan wewenang
rel, bacakoran.co – pemecatan empat mantan kepala dinas di kabupaten lahat terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat. 
meningkatnya ketidakpuasan publik memicu aksi unjuk rasa dari kelompok lapisan pemantau situasi (lapsi) kabupaten lahat yang berlangsung pada jumat (13/09/2024). 
dalam aksi tersebut, lapsi menyuarakan tiga tuntutan utama terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat yang terlibat.
meriyansah, koordinator aksi lapsi, dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di empat dinas tersebut. ia mengungkapkan, terdapat indikasi praktik mark-up pada sejumlah proyek infrastruktur yang berada di bawah pengelolaan empat mantan kepala dinas yang telah dinonaktifkan. 
namun, alih-alih menuntaskan penyelidikan, muncul wacana untuk mengembalikan para pejabat tersebut ke posisi semula.
baca juga:simpati cerita ibu korban kuburan cino, yulius maulana siap fasilitasi menuntut keadillan
baca juga:melza elen ajak teladani rasulullah
“seharusnya, dengan adanya dugaan proyek fiktif dan mark-up ini, pj bupati lahat sebagai pemimpin tertinggi asn harus segera memerintahkan inspektorat melakukan audit di empat dinas tersebut. jika terbukti, maka proses hukum harus segera berjalan, bukan malah merencanakan pengembalian mereka ke jabatan awal,” kata meriyansah dalam orasinya.
lapsi mendesak agar pj bupati lahat bersikap tegas dan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang diduga berjalan meski para kepala dinasnya telah dinonaktifkan. 
meriyansah juga menyebut adanya kemungkinan bahwa keempat mantan pejabat tersebut masih terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek yang sedang berlangsung.
"kami menduga, meskipun mereka sudah dinonaktifkan, para mantan kepala dinas ini masih memiliki kendali dalam bentuk instruksi atau perintah pada proyek-proyek tersebut. oleh karena itu, audit transparan sangat penting untuk mengungkap fakta yang terjadi,” ujar meriyansah.
selain fokus pada dugaan korupsi, lapsi juga menyoroti isu etika dan moral di kalangan asn di kabupaten lahat. 
baca juga:bahas bantuan pendidikan untuk anak tni dan polri
baca juga:75 anggota dprd sumsel dilantik 24 september 
mereka meminta agar pj bupati segera melantik para pejabat pelaksana harian (plh) menjadi pejabat pelaksana tugas (plt) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa depan.
“kami mendesak pj bupati untuk segera melantik beberapa skpd yang saat ini berstatus plh menjadi plt demi tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di kabupaten lahat,” pungkas meriyansah.
aksi unjuk rasa lapsi ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap transparansi dan ketegasan pemerintah dalam menangani dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan kabupaten lahat. 
baca juga:wika komitmen upayakan pembayaran bunga tepat waktu
baca juga:sumsel masuk 10 besar angka perceraian terbanyak
tuntutan audit dan langkah tegas dari pj bupati lahat diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.***