Kinerja Satgas Penanggulangan Illegal Drilling di Sumsel Disorot

REL, Palembang – Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery di Sumatera Selatan (Sumsel) tengah menjadi sorotan publik terkait efektivitas kinerjanya. 

Meski telah terbentuk melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, satgas ini dinilai belum menunjukkan hasil signifikan di lapangan.

Ketua Koalisi Masyarakat Penyelamat Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Ahmad Azam, menyatakan bahwa praktik illegal drilling dan illegal refinery di Sumsel masih marak terjadi. 

“Aktivitas penambangan minyak ilegal tetap marak, bahkan distribusi minyak ilegal yang dikenal sebagai minyak cong kini meluas ke berbagai daerah di Indonesia,” ungkap Ahmad dalam keterangannya dilansir dari DISWAY.ID, Senin (16/9/2024).

BACA JUGA:Bahas Situasi Keamanan Pagaralam

BACA JUGA:Peninggalan Unik dan Langka di Lahat

Ahmad menilai pemerintah terkesan membiarkan aktivitas ilegal tersebut. 

“Satgas ini seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi masalah illegal drilling secara sistematis, tapi hingga kini tak ada langkah nyata,” tegasnya.

Menurut Ahmad, meski Satgas sudah dibagi dalam empat sub-satgas, yakni preemtif, preventif, penegakan hukum, dan rehabilitasi, tidak ada perkembangan signifikan di lapangan. 

“Di mana bukti pemberantasan aktivitas ini?” tanyanya.

Senada dengan Ahmad, Imam, Koordinator Front Pemuda Pelindung Alam Sumatera Selatan, menilai lemahnya penegakan hukum sebagai salah satu penyebab tidak efektifnya satgas tersebut. 

“Pelaku illegal drilling cenderung dilindungi, bahkan ada oknum pejabat yang terlibat. Ini membuat sulit memberantas aktivitas ini,” jelas Imam.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan pemberantasan illegal drilling berjalan efektif. 

"Selain itu, pemerintah harus segera membuat regulasi yang tepat agar penjualan minyak ilegal bisa diminimalisir," tambah Imam.