Kinerja Satgas Penanggulangan Illegal Drilling di Sumsel Disorot

Reporter: Adi Candra |

Editor: Mael |

Senin , 16 Sep 2024 - 22:11

SOROT: Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery di Sumatera Selatan (Sumsel) tengah menjadi sorotan publik terkait efektivitas kinerjanya. Foto: dok/disway.id--

Meski telah dilakukan beberapa penggerebekan di lokasi penampungan dan pengolahan minyak cong di Sumsel, para pelaku tampaknya tidak jera.

Produksi minyak ilegal masih terus berlanjut, dan hasil olahannya tetap beredar di pasar gelap, menjadi ancaman besar bagi ekonomi dan lingkungan.

Indonesian Audit Watch (IAW) bahkan menyebut pembentukan Satgas Illegal Drilling dan Illegal Refinery di Sumsel sebagai langkah sia-sia.

"Upaya ini tidak didukung regulasi yang tegas. Sampai sekarang belum ada aturan jelas yang menyatakan minyak hasil illegal drilling mutlak dilarang," ujar Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri IAW.

Menurut Iskandar, pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas tanpa tebang pilih.

"Jika belum ada regulasi yang jelas, sebaiknya aktivitas ini langsung diberantas oleh aparat hukum," tegasnya.

Pihak IAW mendesak agar penegakan hukum dilakukan dengan cepat untuk mengatasi peredaran minyak ilegal yang kini tidak hanya meresahkan Sumsel, tetapi juga telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. (*)

kinerja satgas penanggulangan illegal drilling di sumsel disorot                            rel, palembang – satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery di sumatera selatan (sumsel) tengah menjadi sorotan publik terkait efektivitas kinerjanya. 
meski telah terbentuk melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh pj gubernur sumsel, elen setiadi, satgas ini dinilai belum menunjukkan hasil signifikan di lapangan.
ketua koalisi masyarakat penyelamat sumber daya alam sumatera selatan, ahmad azam, menyatakan bahwa praktik illegal drilling dan illegal refinery di sumsel masih marak terjadi. 
“aktivitas penambangan minyak ilegal tetap marak, bahkan distribusi minyak ilegal yang dikenal sebagai minyak cong kini meluas ke berbagai daerah di indonesia,” ungkap ahmad dalam keterangannya dilansir dari disway.id, senin (16/9/2024).
baca juga:bahas situasi keamanan pagaralam 
baca juga:peninggalan unik dan langka di lahat
ahmad menilai pemerintah terkesan membiarkan aktivitas ilegal tersebut. 
“satgas ini seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi masalah illegal drilling secara sistematis, tapi hingga kini tak ada langkah nyata,” tegasnya.
menurut ahmad, meski satgas sudah dibagi dalam empat sub-satgas, yakni preemtif, preventif, penegakan hukum, dan rehabilitasi, tidak ada perkembangan signifikan di lapangan. 
“di mana bukti pemberantasan aktivitas ini?” tanyanya.
senada dengan ahmad, imam, koordinator front pemuda pelindung alam sumatera selatan, menilai lemahnya penegakan hukum sebagai salah satu penyebab tidak efektifnya satgas tersebut. 
“pelaku illegal drilling cenderung dilindungi, bahkan ada oknum pejabat yang terlibat. ini membuat sulit memberantas aktivitas ini,” jelas imam.
ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan pemberantasan illegal drilling berjalan efektif. 
"selain itu, pemerintah harus segera membuat regulasi yang tepat agar penjualan minyak ilegal bisa diminimalisir," tambah imam.
meski telah dilakukan beberapa penggerebekan di lokasi penampungan dan pengolahan minyak cong di sumsel, para pelaku tampaknya tidak jera. 
produksi minyak ilegal masih terus berlanjut, dan hasil olahannya tetap beredar di pasar gelap, menjadi ancaman besar bagi ekonomi dan lingkungan.
indonesian audit watch (iaw) bahkan menyebut pembentukan satgas illegal drilling dan illegal refinery di sumsel sebagai langkah sia-sia.
"upaya ini tidak didukung regulasi yang tegas. sampai sekarang belum ada aturan jelas yang menyatakan minyak hasil illegal drilling mutlak dilarang," ujar iskandar sitorus, sekretaris pendiri iaw.
menurut iskandar, pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas tanpa tebang pilih.
"jika belum ada regulasi yang jelas, sebaiknya aktivitas ini langsung diberantas oleh aparat hukum," tegasnya.
pihak iaw mendesak agar penegakan hukum dilakukan dengan cepat untuk mengatasi peredaran minyak ilegal yang kini tidak hanya meresahkan sumsel, tetapi juga telah menyebar ke berbagai wilayah di indonesia. (*)