Jusuf Kalla: Kurikulum Merdeka Belajar Tidak Cocok Diterapkan Secara Nasional, Simak Alasannya!

Jusuf Kalla: Kurikulum Merdeka Belajar Tidak Cocok Diterapkan Secara Nasional, Simak Alasannya!

REL, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengkritisi penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia. 

Menurut JK, kurikulum ini tidak cocok untuk diterapkan secara nasional karena kondisi pendidikan di berbagai daerah yang berbeda-beda.

"Saya bicara bahwa kurikulum merdeka itu tidak cocok untuk diterapkan secara nasional. Bisa dilaksanakan secara terbatas, mungkin di satu atau dua sekolah," ujar JK saat menghadiri acara peluncuran buku di Kompleks Parlemen, Jakarta.

JK menyoroti tantangan yang dihadapi guru di daerah, khususnya di sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang padat dan kesejahteraan guru yang masih kurang memadai.

 Ia mengungkapkan bahwa di banyak daerah, satu guru harus menangani hingga 40 murid dalam satu kelas, dan dengan gaji yang rendah, sulit bagi guru untuk membimbing muridnya dengan optimal.

BACA JUGA:Kenalan dengan Aplikasi Penghasil Uang Gratis 2024 Ini, Mudah dan Langsung Dibayar, Ada Apa Aja?

BACA JUGA:Pulau Sumatera Miliki 9 Provinsi Baru, Ini Daftar Nama dan Kotanya, Ada Apa Aja?

"Di daerah-daerah, ada satu kelas isinya 40 murid dengan satu guru yang gajinya hanya Rp5 juta. Bagaimana bisa mereka benar-benar merdeka belajar?" tegasnya.

Selain itu, JK juga mengkritik sistem Kurikulum Merdeka yang tidak memberikan motivasi bagi murid untuk berkompetisi karena meniadakan sistem pemeringkatan atau ranking.

 Ia menilai pendidikan harus tetap memiliki unsur kompetisi yang sehat melalui pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment), agar murid dapat belajar disiplin dan meningkatkan kualitas belajar mereka.

"Pendidikan harus ada reward and punishment, kalau semuanya hanya reward, tidak akan ada disiplin. Semua murid naik kelas, belajar atau tidak, tetap naik kelas," ujar JK.

Lebih lanjut, JK menekankan pentingnya pemilihan Menteri Pendidikan yang memahami dunia pendidikan dengan baik, terutama dalam pemerintahan mendatang di bawah Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, sosok Menteri Pendidikan haruslah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang pendidikan agar mampu memajukan sektor tersebut.