Pemerintah Berlakukan Pembatasan BBM Subsidi: Hanya Kendaraan Tertentu yang Bisa Isi Pertalite dan Solar!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 14 Oct 2024 - 19:11

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO - Pemerintah Indonesia telah memberlakukan aturan baru untuk pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM), seperti Pertalite dan Solar, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Mulai 1 Oktober 2024, pengguna kendaraan roda dua dan roda empat tertentu diwajibkan menggunakan QR Code MyPertamina sebagai bagian dari program Subsidi Tepat.

Kriteria Kendaraan untuk Subsidi BBM

Dalam kebijakan ini, pemerintah telah menetapkan bahwa subsidi BBM hanya berlaku untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin maksimal 2.000 cc untuk Solar dan 1.400 cc untuk Pertalite. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahwa pengaturan ini merupakan kebijakan pemerintah, dan saat ini Pertamina masih menunggu peraturan resmi mengenai pengawalan ini.

Saleh Abdurrahman, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), menjelaskan bahwa akan ada pengaturan terkait kapasitas mesin kendaraan yang dapat membeli subsidi BBM. Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai penangkapan ini.

Sosialisasi Sebelum Penerapan

Sebelum peraturan ini diterapkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai peraturan baru ini. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sosialisasi tersebut akan dilaksanakan pada awal Oktober 2024, sebelum pelaksanaan penuh kebijakan.

Pendaftaran Kendaraan untuk QR Code

Pengguna yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi BBM diharuskan mendaftarkan kendaraan mereka untuk mendapatkan barcode khusus. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran, hanya kepada kelompok masyarakat rentan, dan dihindari oleh kelompok mampu.

pemerintah berlakukan pembatasan bbm subsidi: hanya kendaraan tertentu yang bisa isi pertalite dan solar!                            rel,bacakoran.co - pemerintah indonesia telah memberlakukan aturan baru untuk pembelian subsidi bahan bakar minyak (bbm), seperti pertalite dan solar, di stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu). mulai 1 oktober 2024, pengguna kendaraan roda dua dan roda empat tertentu diwajibkan menggunakan qr code mypertamina sebagai bagian dari program subsidi tepat.
baca juga:peringatan akio toyoda: mobil listrik murni ancam pekerjaan jutaan di industri otomotif jepang
baca juga:wajib tau! aturan baru pembelian bbm subsidi per 14 oktober: pembelian berdasarkan identitas kendaraan
kriteria kendaraan untuk subsidi bbm
dalam kebijakan ini, pemerintah telah menetapkan bahwa subsidi bbm hanya berlaku untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin maksimal 2.000 cc untuk solar dan 1.400 cc untuk pertalite. sekretaris perusahaan pt pertamina patra niaga, heppy wulansari, menyatakan bahwa pengaturan ini merupakan kebijakan pemerintah, dan saat ini pertamina masih menunggu peraturan resmi mengenai pengawalan ini.
saleh abdurrahman, anggota komite badan pengatur hilir minyak dan gas (bph migas), menjelaskan bahwa akan ada pengaturan terkait kapasitas mesin kendaraan yang dapat membeli subsidi bbm. ia mengimbau masyarakat untuk menunggu peraturan menteri energi dan sumber daya mineral (permen esdm) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai penangkapan ini.
baca juga:honda spacy 125 resmi diluncurkan: skuter matik bergaya klasik dengan harga terjangkau dan konsumsi bbm irit
baca juga:kebijakan terbaru pembatasan pembelian bbm pertalite masyarakat dibuat bingung dengan hal ini!
sosialisasi sebelum penerapan
sebelum peraturan ini diterapkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai peraturan baru ini. menurut menteri esdm, bahlil lahadalia, sosialisasi tersebut akan dilaksanakan pada awal oktober 2024, sebelum pelaksanaan penuh kebijakan.
pendaftaran kendaraan untuk qr code
pengguna yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi bbm diharuskan mendaftarkan kendaraan mereka untuk mendapatkan barcode khusus. langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran, hanya kepada kelompok masyarakat rentan, dan dihindari oleh kelompok mampu.
baca juga:pertamina turunkan harga bbm non-subsidi mulai 1 september 2024
baca juga:penurunan harga bbm pertamina: berita baik bagi pengguna skutik
daftar kendaraan yang diperbolehkan dan dilarang mengisi bbm subsidi
berdasarkan informasi yang diperoleh, berikut adalah daftar kendaraan yang boleh dan tidak boleh mengisi bbm pertalite dan solar subsidi:
kendaraan yang boleh mengisi bbm pertalite:
1. toyota:
agya 1.197 cc
calya 1.197 cc
raize 998 cc dan 1.198 cc
avanza 1.329 cc
2. daihatsu:
ayla 998 cc dan 1.197 cc
sigra 998 cc dan 1.197 cc
sirion 1.329 cc
rocky 998 cc dan 1.198 cc
xenia 1.329 cc
baca juga:daftar kendaraan yang tidak bisa membeli bbm subsidi mulai 1 oktober 2024
baca juga:penurunan harga bbm pertamina: berita baik bagi pengguna skutik
3. suzuki:
ignis 1.197 cc
s-tekan 998 cc
4. honda:
brio 1.199 cc
5. kia:
picanto 1.248 cc
seltos bensin 1.353 cc
rio1.348 cc
6. wuling:
bentuk s 1.206 cc
7. nissan:
tendangan e-power 1.198 cc
magnit 999 cc
8. mercedes-benz:
kelas a 1.332 cc
cla 1.332 cc
gla 200 1.332 cc
glb 1.332 cc
9. dfsk:
super cab diesel 1.300 cc
10. peugeot:
volkswagen tiguan 1.398 cc, polo 1.197 cc, t-cross 999 cc
11. renault:
kiger 999 cc, kwid 999 cc, triber 999 cc
12. audi:
baca juga:penurunan harga bbm pertamina: berita baik bagi pengguna skutik
baca juga:pertamina turunkan harga bbm mulai 1 oktober 2024
kendaraan yang dilarang mengisi bbm pertalite: mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc, seperti:
suzuki: all new ertiga 1.462 cc, baleno 1.462 cc, xl7 1.462 cc
daihatsu: terios 1.496 cc
honda: civic turbo rs 1.498 cc, cr-v turbo rs 1.498 cc
hyundai: palisade 1.497 cc
mazda: cx-5 2.488 cc
toyota: alphard 2.400 cc, fortuner 2.694 cc
nissan: x-trail 2.448 cc
kia grand carnival: 2.200 cc
dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan subsidi bbm dapat lebih tepat sasaran dan mendorong penggunaan energi yang lebih efisien di kalangan masyarakat.(*)