SIAP-SIAP, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Siap Kaji Ulang Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional

SIAP-SIAP, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Siap Kaji Ulang Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional

REL, Jakarta – Abdul Mu'ti, yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam Kabinet Merah Putih,

Abdul Mu'ti akan segera mengambil langkah strategis dengan mengkaji ulang beberapa kebijakan penting, termasuk zonasi sekolah, Kurikulum Merdeka Belajar, dan Ujian Nasional. 

Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah Ujian Nasional akan kembali diberlakukan?

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa setiap kebijakan selalu memiliki pro dan kontra, sehingga evaluasi dan kajian ulang sangat penting untuk menentukan keputusan yang tepat. 

"Tentu saja semua kebijakan akan kita kaji secara menyeluruh, tidak tergesa-gesa. Saya akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, hingga masyarakat umum," ujar Abdul Mu'ti kepada wartawan.

BACA JUGA:Viral! Abdul Mukti Ajari Siswi Mengerjakan PR, Sosok Calon Menteri Pendidikan Dasar Menengah Dipuji Netizen

BACA JUGA:Harapan Masyarakat Sumsel ke Prabowo-Gibran

Sebagai Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengedepankan pendekatan mendengar sebelum mengambil langkah. "Selama ini saya sering ceramah, sekarang saatnya saya banyak mendengar. Aspirasi masyarakat akan menjadi referensi utama dalam pengambilan kebijakan," jelasnya.

Kurikulum Merdeka yang diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir, menurut Abdul Mu'ti, masih membutuhkan evaluasi mendalam. "Kurikulum ini masih baru, dan belum semua sekolah mampu melaksanakannya dengan baik. Kami tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, terutama ketika masih ada polemik di masyarakat," tambahnya.

Terkait Ujian Nasional, Abdul Mu'ti mengakui bahwa kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan publik. Untuk itu, dia berencana mendengarkan berbagai pandangan dari para pakar, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan pengguna layanan pendidikan. "Soal ujian nasional, zonasi, dan kurikulum Merdeka, semuanya akan kita lihat secara saksama. Kami sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan," tegasnya.

Dia menekankan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan selaras dengan aspirasi masyarakat, namun juga harus mendukung realisasi visi-misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih.

BACA JUGA:Dua Putra Terbaik Polri Masuk Kabinet Merah Putih, Dipercaya Presiden Prabowo

BACA JUGA:Aset TPPU Senilai 13 M Disita: BC, Tersangka Illegal Mining di Muara Enim Ditangkap, Modus Operandi Canggih