PPDB Perlu Peninjauan Ulang

Reporter: Farel |

Editor: Mael |

Jumat , 25 Oct 2024 - 20:00

Analis Fungsional Utama Bidang Pendidikan Provinsi Sumsel, Drs Riza Pahlevi MM. Foto : ist --

Kebijakan asesmen masih sangat diperlukan, asesmen secara terstandar yang pelaksanaannnya dikoordinir secara terpusat oleh kementerian untuk mengetahui, terutama tentang kemampuan akademik atau intelektual (ranah kognitif) melalui asesmen literasi dan numerasi peserta didik. "Asesmen tersebut sebaiknya melalui instrumen-instumen yang terstandar baik secara nasional dan/atau internasional," ucapnya.

Asesmen terhadap pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh juga sangat perlu untuk dilaksakan secara periodik dan berkelanjutan guna memastikan apakah suatu kurikulum dapat dan mampu dilaksanakan secara baik, dan apakah memang sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan kemajuan peradaban dan perubahan zaman yang sangat dinamis.

"Asesmen hendaknya dilaksanakan kepada seluruh peserta didik dan bukan melalui sistem sampling sehingga setiap peserta didik bisa merasa lebih bertanggung jawab terhadap kemampuan dan kemajuan belajarnya," ucapnya.

Hasil asesmen hendaknya bisa dijadikan sebagai salah satu standar guna menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan program pendidikan lebih lanjut. "Jadi hasil asesmen pembelajaran tidak digunakan hanya untuk menjustifikasi keberhasilan peserta didik. Melainkan untuk mencari solusi terbaik terhadap peningkatan kualitas KBM dan mutu hasil belajar peserta didik," urainya.

"Sistem layanan KBM secara khusus terhadap peserta didik yang mungkin mengalami kelambanan dalam belajar, dapat difasilitasi dengan sistem layanan konsultasi akademik melalui bimbingan khusus yang lebih mendalam, lebih detail dan lebih tuntas,"sambungnya

Lanjut Riza, mengenai sistem Penerimaan Siswa Baru (PPDB) memang harus ditinjau ulang terutama sistem zonasi karena tidak semua kondisi daerah sama. "Pusat tidak perlu mencampuri secara detail mengenai sistem PPDB setiap daerah. PPDB sebaiknya diserahkan kepada otonomi pendidikan, kalau mau diatur tidak perlu diotonomikan lagi. Tapi dikembalikan ke pusat lagi seperti zaman dahulu. Namun, jika masih kebijakan sama seperti menteri terdahulu, pemerintah harus penuhi dulu 8 standar pendidikan oleh pusat sehingga orang tidak "gontok-gontokan" soal zonasi, mutasi, afirmasi, prestasi yang disinyalir banyak pemalsuan dokumen ini yang ditemukan ombudsman," tandasnya. (*)

ppdb perlu peninjauan ulang                            rel, palembang - menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen), abdul mu'ti menyoroti kebijakan kementerian pendidikan sebelumnya terkait masalah muatan kurikukum, sistem pembelajaran dan guru, serta asesmen nasional. 
analis fungsional utama bidang pendidikan provinsi sumsel, drs riza pahlevi mm,  mengatakan, analisis kritis terhadap implementasi kurikulum merdeka, jika ditinjau dari kurikulum tentu muatan kurikulum hendaknya lebih ramping dan minimalis, namun luas dan mendalam cakupan substansinya.  
"struktur kurikulum yang terlalu besar atau terlalu gemuk akan menjadi beban yang sangat berat bagi peserta didik, sehingga mereka kurang mampu mengembangkan bakat dan minatnya karena terbatasnya waktu kegiatan belajar mengajar (kbm) akibat struktur kurikulum yang terlalu padat," ujarnya, kemarin (24/10).
selain itu, dalam kurikulum mata pelajaran yang dipelajari hendaknya mata pelajaran yang benar-benar menjadi prasyarat studi lebih lanjut dan benar-benar menyongsong peserta didik hidup di masa mendatang. "mata pelajaran yang tidak penting dapat dipelajari secara mandiri terstruktur sehingga tidak terlalu menyita waktu kbm (kegiatan belajar mengajar, red)," jelasnya.
baca juga:utang petani, nelayan, dan pelaku umkm di bank bakal dihapuskan
baca juga:desa muara pinang gelar pawai meriah memperingati hari santri 
lanjut riza, penting juga memberikan substansi kurikulum tentang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam prosi waktu yang lebih banyak. "karena akan menjadi basis keilmuan global secara internasional," terangnya. menjadikan muatan kurikulum tentang pendidikan keagamaan, budi pekerti, pendidikan moral atau pembangunan akhlakul karimah bagi peserta didik sebagai pelajaran wajib melalui kegiatan tatap muka. 
"penguatan karakter melalui muatan kurikulum tersebut adalah suatu keniscayaan karena fakta-fakta tentang rapuhnya karakter peserta didik yang sangat dominan akhir-akhir ini," ucapnya. selain itu, sambung dia, penyusunan sumber-sumber atau bahan-bahan belajar yang terstandar sangat diperlukan untuk memastikan tersampaikannya substansi kurikulum yang relatif standar di seluruh wilayah negata kesatuan republik imdonesia (nkri). 
dijelaskan, pembelajaran hendaknya, pertama menekankan proses-proses experiential learning,  learning by doing dan melalu pendekatan constructivist approach. kedua, layanan kbm terhadap peserta didik cerdas istimewa (program akselerasi) hendaknya bisa dilaksanakan lagi sebagai wadah guna memfasilitasi kbm sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat peserta didik. 
"ironis sekali kalau ada peserta didik yang mempunyai kecerdasan istimewa tetapi tidak dapat terlayani sesuai dengan kebutuhannya, yang notabene mereka adalah calon-calon pemimpin terbaik masa depan indonesia," ucapnya. 
lalu poin ketiga yang tak kalah penting, pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan praktik yang kontekstual sangat membantu peserta didik untuk lebih memahami substansi-substansi materi mata pelajaran. 
"upgrade dan update kompetensi guru sudah sangat mendesak dan harus menjadi agenda pokok yang penting karena banyaknya kesenjangan antara kebutuhan peserta didik untuk menghadapi kelanjutan studi maupun kehidupan masa depannya dibandingkan dengan kondisi guru yang sudah sangat “tertinggal zaman” akibat gap generasi yang sangat jauh perbedaannya, terutama dari sisi kebutuhan peserta didik dengan ketersediaan tenaga pendidik tersebut," urainya.  
poin kelima, kbm berbasis it sudah menjadi kebutuhan pokok. tetapi memaksakan secara menyeluruh untuk melaksanakan kbm berbasis it tanpa mempertimbangkan kondisi daerah per daerah adalah suatu keputusan yang kurang bijak. 
"memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sistem pendidikan berbasis keunggulan lokal dan sesuai dengan kemampuan masing-masing adalah suatu hal yang sangat bijak," ucap riza yang juga ketua kwartir daerah gerakan pramuka sumsel.  
kebijakan asesmen masih sangat diperlukan, asesmen secara terstandar yang pelaksanaannnya dikoordinir secara terpusat oleh kementerian untuk mengetahui, terutama tentang kemampuan akademik atau intelektual (ranah kognitif) melalui asesmen literasi dan numerasi peserta didik. "asesmen tersebut sebaiknya melalui instrumen-instumen yang terstandar baik secara nasional dan/atau internasional," ucapnya. 
asesmen terhadap pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh juga sangat perlu untuk dilaksakan secara periodik dan berkelanjutan guna memastikan apakah suatu kurikulum dapat dan mampu dilaksanakan secara baik,  dan apakah memang sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan kemajuan peradaban dan perubahan zaman yang sangat dinamis. 
"asesmen hendaknya dilaksanakan kepada seluruh peserta didik dan bukan melalui sistem sampling sehingga setiap peserta didik bisa merasa lebih bertanggung jawab terhadap kemampuan dan kemajuan belajarnya," ucapnya.
hasil asesmen hendaknya bisa dijadikan sebagai salah satu standar guna menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan program pendidikan lebih lanjut. "jadi hasil asesmen pembelajaran tidak digunakan hanya untuk menjustifikasi keberhasilan peserta didik. melainkan untuk mencari solusi terbaik terhadap peningkatan kualitas kbm dan mutu hasil belajar peserta didik," urainya. 
"sistem layanan kbm secara khusus terhadap peserta didik yang mungkin mengalami kelambanan dalam belajar, dapat difasilitasi dengan sistem layanan konsultasi akademik melalui bimbingan khusus yang lebih mendalam, lebih detail dan lebih tuntas,"sambungnya 
lanjut riza, mengenai sistem  penerimaan siswa baru (ppdb) memang harus ditinjau ulang terutama sistem zonasi karena tidak semua kondisi daerah sama. "pusat tidak perlu mencampuri secara detail mengenai sistem ppdb setiap daerah. ppdb sebaiknya diserahkan kepada otonomi pendidikan, kalau mau diatur tidak perlu diotonomikan lagi. tapi dikembalikan ke pusat lagi seperti zaman dahulu. namun, jika masih kebijakan sama seperti menteri terdahulu, pemerintah harus penuhi dulu 8 standar pendidikan oleh pusat sehingga orang tidak "gontok-gontokan" soal zonasi, mutasi, afirmasi, prestasi yang disinyalir banyak pemalsuan dokumen ini yang ditemukan ombudsman," tandasnya.  (*)