UMP 2025 Tunggu Putusan MK

Reporter: Riski |

Editor: Riski |

Jumat , 01 Nov 2024 - 23:25

SIMAK: Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyimak Rakor yang diselenggarakan Kemendagri, di Sumsel Command Center, Kamis (31/10/2024). Foto: Humas Pemprov Sumsel--

REL, Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, menyimak Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sumsel Command Center, Kamis (31/10/2024).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini bertujuan untuk membahas antisipasi menghadapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) serta persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Usai rapat, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menyampaikan bahwa penetapan UMP 2025 akan dilakukan sesuai regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Saat ini kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait regulasi lanjutan. Pemerintah harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan pekerja agar ekonomi tetap berjalan tanpa PHK," ujar Elen.

Dalam proses penetapan UMP, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan memutuskan uji materiil terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Setelah itu, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyerahkan 22 jenis data kepada Kemnaker yang kemudian diteruskan ke gubernur sebagai dasar penentuan upah minimum.

Proses penetapan ini melibatkan Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan upah minimum yang ditetapkan sejalan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi daerah.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan bahwa isu UMP dan PHK berpotensi menjadi persoalan sensitif, terutama menjelang Pilkada 2024.

Ia mengingatkan para kepala daerah untuk memahami kebijakan pemerintah pusat demi menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

"Hampir setiap tahun isu ini menjadi perhatian, dan dengan adanya rakor ini, kita bisa merancang upaya antisipasi agar kepala daerah memahami kebijakan pusat dan dapat menerapkannya sesuai situasi lokal," ujar Tito.

Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk menjaga kondusivitas nasional dan meminimalkan risiko yang dapat menggoyahkan keamanan.

ump 2025 tunggu putusan mk                            rel, palembang - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan, elen setiadi, menyimak rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) di sumsel command center, kamis (31/10/2024). 
rapat yang dipimpin langsung oleh menteri dalam negeri tito karnavian ini bertujuan untuk membahas antisipasi menghadapi isu pemutusan hubungan kerja (phk) serta persiapan penetapan upah minimum provinsi (ump) 2025.
usai rapat, pj gubernur sumsel elen setiadi menyampaikan bahwa penetapan ump 2025 akan dilakukan sesuai regulasi dari kementerian ketenagakerjaan (kemnaker). 
"saat ini kita menunggu putusan mahkamah konstitusi terkait regulasi lanjutan. pemerintah harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan pekerja agar ekonomi tetap berjalan tanpa phk," ujar elen.
baca juga:kontrak fermin lopez diperpanjang
baca juga:3.347 pelamar perebutkan 41 kuota penjaga tahanan wanita 
dalam proses penetapan ump, mahkamah konstitusi terlebih dahulu akan memutuskan uji materiil terkait uu cipta kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. setelah itu, badan pusat statistik (bps) akan menyerahkan 22 jenis data kepada kemnaker yang kemudian diteruskan ke gubernur sebagai dasar penentuan upah minimum.
proses penetapan ini melibatkan dewan pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan upah minimum yang ditetapkan sejalan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi daerah.
dalam arahannya, tito karnavian menekankan bahwa isu ump dan phk berpotensi menjadi persoalan sensitif, terutama menjelang pilkada 2024. 
ia mengingatkan para kepala daerah untuk memahami kebijakan pemerintah pusat demi menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.
"hampir setiap tahun isu ini menjadi perhatian, dan dengan adanya rakor ini, kita bisa merancang upaya antisipasi agar kepala daerah memahami kebijakan pusat dan dapat menerapkannya sesuai situasi lokal," ujar tito.
baca juga:sukses satukan pemuda lintas agama
baca juga:handphone tak kunjung datang, nabawi malah disiram air keras
ia juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk menjaga kondusivitas nasional dan meminimalkan risiko yang dapat menggoyahkan keamanan. 
"kita ingin pilkada berjalan lancar, oleh karena itu keamanan dan stabilitas ketenagakerjaan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh," tambahnya.
menteri ketenagakerjaan ri, ir. yassierli, ph.d., yang turut hadir, menyatakan bahwa rakor ini penting untuk memperkuat koordinasi agar kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras. 
ia mengungkapkan bahwa tantangan utama ketenagakerjaan saat ini meliputi pemberdayaan tenaga kerja dan peningkatan jaminan sosial serta keselamatan kerja.
baca juga:sukses satukan pemuda lintas agama
baca juga:perkara pembunuhan yongki bidik dilimpahkan ke polda sumsel
"kita memiliki beberapa pekerjaan rumah, seperti peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan serta keselamatan kerja. ini akan menjadi perhatian bersama untuk memajukan tenaga kerja kita secara manusiawi dan optimal," kata yassierli.
di tengah isu global yang berpengaruh pada angka phk nasional, yassierli tetap optimistis bahwa ekonomi indonesia akan tetap kuat. 
menurutnya, upaya mitigasi risiko sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah, dan deteksi dini terhadap potensi masalah perlu diperkuat melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan.
menutup pembahasan, yassierli menekankan pentingnya memberikan solusi terbaik bagi buruh dan pengusaha dalam penetapan ump agar tercapai keseimbangan yang adil. 
"deteksi dini sangat penting, dan perlu adanya kerja sama yang erat dengan seluruh stakeholder. pemerintah optimistis menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik," pungkasnya.
rakor ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang akan dihadapi ke depan, terutama dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif di indonesia. (*)