Unik, Mendikdasmen Akan Minta Pendapat Pemimpin Redaksi Media Massa Tentang UN

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Minggu , 03 Nov 2024 - 19:07

Unik, Mendikdasmen Akan Minta Pendapat Pemimpin Redaksi Media Massa Tentang UN-ist/net-

unik, mendikdasmen akan minta pendapat pemimpin redaksi media massa tentang un                            unik, mendikdasmen akan minta pendapat pemimpin redaksi media massa tentang un
rel, bacakoran.co - prof. abdul mu'ti, menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen), baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk meminta masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan pendidikan di indonesia. 
dalam rangka menentukan langkah yang tepat terkait ujian nasional (un), zonasi penerimaan peserta didik baru (ppdb), dan kesejahteraan guru, prof. mu'ti akan berdiskusi dengan akademisi, pemangku kebijakan daerah, serta pemimpin redaksi dari media cetak, online, hingga televisi. 
langkah ini dianggap cukup unik, karena jarang terjadi seorang menteri melibatkan media massa dalam pengambilan kebijakan pendidikan.
mengapa media massa ikut terlibat?
prof. mu'ti menjelaskan bahwa masukan dari media massa diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan komprehensif untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan pendidikan. 
baca juga:fenomena langka di pantai lagundi! ribuan ikan cireng naik ke daratan, warga carita heboh
baca juga:7 program beasiswa november 2024 untuk guru, siswa, dan mahasiswa, lengkap dengan link pendaftaran dan syaratn
"kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi di kementerian untuk mengambil kebijakan," kata prof. mu'ti di palembang, sumatera selatan, pada jumat (1/11/2024).
menurutnya, media massa memiliki pandangan yang luas dan langsung dari masyarakat. dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan yang berpengaruh besar pada masa depan anak bangsa. 
selain itu, prof. mu'ti menyebut bahwa pertemuan khusus akan diadakan dengan para pemimpin redaksi media cetak, elektronik, dan media sosial untuk mendiskusikan isu-isu utama ini.
fokus pada kebijakan un, ppdb, dan kesejahteraan guru
kebijakan terkait un menjadi perhatian utama dalam rencana perubahan ini. prof. mu'ti menilai, keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan akan memberikan arah baru yang lebih relevan terhadap sistem pendidikan. "kami berharap bisa merumuskan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," lanjutnya.
namun, muncul pertanyaan besar: apakah ujian nasional masih relevan dalam sistem pendidikan indonesia saat ini?
baca juga:tradisi unik dan nyeleneh dari berbagai belahan dunia
baca juga:nasa temukan planet baru menyerupai bumi: kepler-186f
apakah un masih diperlukan?
direktur eksekutif pusat studi pendidikan dan kebijakan (pspk), nisa felicia, menilai bahwa menghidupkan kembali un justru akan menjadi kemunduran bagi pendidikan indonesia. 
menurutnya, un memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi siswa, terutama jika mereka tidak berhasil lulus ujian tersebut.
"anak-anak menjadi terbebani dengan adanya un dan akan memengaruhi proses belajarnya hanya fokus pada materi un," ujar nisa pada sebuah diskusi di jakarta, rabu (30/10/2024).
selain itu, nisa juga menyebutkan bahwa sistem un yang berorientasi pada tes nilai tinggi (high-stakes test) bisa menyebabkan tekanan berlebih pada siswa, memengaruhi perilaku belajar mereka, dan bahkan mendorong praktik menyontek demi menjaga reputasi sekolah. 
hal ini dinilai bertentangan dengan fokus pendidikan indonesia saat ini yang lebih mengutamakan pendidikan karakter.
harapan menuju kebijakan yang lebih baik
prof. mu'ti menyadari bahwa masukan dari banyak pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang terbaik. melibatkan pemangku kepentingan di daerah dan media massa adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa suara masyarakat turut terdengar. 
dengan begitu, kebijakan yang akan diterapkan nantinya diharapkan lebih mencerminkan kebutuhan nyata dari siswa, orang tua, guru, dan masyarakat luas.
baca juga:mahfud md soroti kunker dan studi banding pejabat, dorong prabowo dan gerindra pimpin pengaturan ketat
baca juga:wow, pulau bangka belitung, sabuk timah asia tenggara
pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengedepankan nilai akademis, tetapi juga mendukung perkembangan karakter siswa dan kesejahteraan tenaga pendidik. 
"beri kami masukan, sehingga dengan masukan-masukan itu kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan nasional yang akan datang," tutup prof. mu'ti.***