Soroti Keterwakilan Gender

Reporter: Riski |

Editor: Riski |

Senin , 04 Nov 2024 - 23:28

Logo Komisi Informasi Sumatera Selatan (dok/ist)--

REL, Palembang – Beredarnya daftar lima nama calon anggota Komisi Informasi Sumatera Selatan (Sumsel) yang diduga kuat akan menduduki posisi strategis tersebut menuai reaksi keras dari sejumlah aktivis perempuan.

Pasalnya, dari lima nama yang disebut-sebut bakal lolos, tidak ada satu pun perwakilan perempuan.

Padahal, keterwakilan gender di lembaga ini dinilai sangat penting untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan.

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 calon anggota Komisi Informasi Sumsel periode 2024-2028 telah dilakukan Komisi I DPRD Sumsel pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Dari seluruh kandidat yang menjalani seleksi, terdapat tiga perempuan yang turut berkompetisi.

Meski begitu, kehadiran mereka dalam daftar lima nama yang beredar tetap nihil.

Ade Indriani Zuchri, Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia, turut mengkritik keras ketidakmunculan nama perempuan dalam jajaran kandidat terpilih.

Ia mendesak DPRD dan Pemprov Sumsel untuk lebih mengakomodasi keterwakilan perempuan, dengan alasan bahwa absennya komisioner perempuan bisa mengakibatkan rendahnya penyebaran informasi yang berkaitan dengan hak-hak dan isu-isu perempuan.

Senada dengan Ade, Direktur Women Crisis Center (WCC) Palembang, Yeni Roslaini, menyatakan kekecewaannya terhadap masih kuatnya stigma dan stereotip negatif yang melekat pada perempuan.

“Pemahaman yang salah mengenai peran dan potensi perempuan kerap kali menghambat kemajuan mereka dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan,” kata Yeni.

soroti keterwakilan gender                            rel, palembang – beredarnya daftar lima nama calon anggota komisi informasi sumatera selatan (sumsel) yang diduga kuat akan menduduki posisi strategis tersebut menuai reaksi keras dari sejumlah aktivis perempuan. 
pasalnya, dari lima nama yang disebut-sebut bakal lolos, tidak ada satu pun perwakilan perempuan. 
padahal, keterwakilan gender di lembaga ini dinilai sangat penting untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan.
uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 calon anggota komisi informasi sumsel periode 2024-2028 telah dilakukan komisi i dprd sumsel pada kamis, 31 oktober 2024. 
baca juga:ustadz solihin hasibuan kini telah perg
baca juga:tembus 12,87 juta kunjungan
dari seluruh kandidat yang menjalani seleksi, terdapat tiga perempuan yang turut berkompetisi. 
meski begitu, kehadiran mereka dalam daftar lima nama yang beredar tetap nihil.
ade indriani zuchri, ketua umum sarekat hijau indonesia, turut mengkritik keras ketidakmunculan nama perempuan dalam jajaran kandidat terpilih.
ia mendesak dprd dan pemprov sumsel untuk lebih mengakomodasi keterwakilan perempuan, dengan alasan bahwa absennya komisioner perempuan bisa mengakibatkan rendahnya penyebaran informasi yang berkaitan dengan hak-hak dan isu-isu perempuan.
senada dengan ade, direktur women crisis center (wcc) palembang, yeni roslaini, menyatakan kekecewaannya terhadap masih kuatnya stigma dan stereotip negatif yang melekat pada perempuan. 
“pemahaman yang salah mengenai peran dan potensi perempuan kerap kali menghambat kemajuan mereka dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan,” kata yeni.
baca juga:ada alasan lain gagal gabung as roma
baca juga:pria wajib tahu, inilah 8 cara menjaga kesehatan prostat
yeni menyoroti bahwa di lembaga seperti komisi informasi, perspektif perempuan sangat diperlukan. ia menjelaskan bahwa tanpa keterwakilan perempuan, banyak isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan perempuan dan anak bisa terabaikan. 
“komisi informasi bertugas menjaga keterbukaan informasi publik, dan peran ini memerlukan berbagai sudut pandang untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan inklusif,” tegasnya.
ia menambahkan bahwa keberadaan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan juga dapat mematahkan pola pikir konservatif yang kerap menghalangi partisipasi perempuan di ranah publik.
"jika perempuan dapat memegang peran strategis, ini akan menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk lebih berani tampil di masyarakat," imbuhnya.
menurut yeni, solidaritas di antara perempuan sendiri adalah kunci penting untuk memperkuat posisi mereka di arena publik dan memperjuangkan hak kesetaraan gender. 
“solidaritas antarperempuan adalah elemen penting dalam memperjuangkan hak-hak ini,” ujarnya.
penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan sering kali membawa dampak positif, terutama terkait kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. 
dengan adanya perempuan dalam komisi informasi sumsel, masyarakat dapat berharap pada pandangan yang lebih luas dalam kebijakan-kebijakan terkait transparansi dan akses informasi.
“kami kembali menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan di komisi informasi sumsel, bukan sekadar untuk memenuhi aspek kesetaraan gender, tetapi untuk menciptakan kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup yeni. (*)