Menteri PKP Gandeng KPK: Minta Aset-Aset Hasil Sitaan Korupsi Dapat Dimanfaatkan sebagai Lahan Perumahan Rakya

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Kamis , 07 Nov 2024 - 05:47

Menteri PKP Gandeng KPK: Langkah Berani Maruarar Sirait Bangun Sistem Antikorupsi Demi Perumahan Rakyat-ist/net-

BACA JUGA:KPU Libatkan Puluhan Masyarakat

Langkah proaktif Menteri PKP ini mendapat respons positif dari KPK. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyampaikan bahwa KPK siap mendukung program ini, termasuk menginventarisir aset-aset tanah hasil sitaan korupsi yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan perumahan rakyat.

“Aset tanah dan bangunan yang ada akan kami inventarisir, dan apabila ada permintaan dari kementerian, kami akan berikan prioritas,” ujar Tanak.

KPK pun menegaskan akan melakukan tindak lanjut dalam pengaturan aset sesuai dengan skala prioritas yang diajukan kementerian.

Dengan langkah ini, diharapkan tercipta sistem yang lebih kuat untuk menekan potensi korupsi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak akan perumahan layak.

Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah berharap kunjungan ini menjadi awal dari kerja sama yang produktif antara kementerian dan KPK untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bebas korupsi, demi masyarakat yang sejahtera.***

menteri pkp gandeng kpk: minta aset-aset hasil sitaan korupsi dapat dimanfaatkan sebagai lahan perumahan rakya                            menteri pkp gandeng kpk: minta aset-aset hasil sitaan korupsi dapat dimanfaatkan sebagai lahan perumahan rakyat.
rel, jakarta – menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp), maruarar sirait, bersama wakil menteri pkp, fahri hamzah, melakukan langkah tak biasa.
ara mendatangi komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk meminta dukungan membangun sistem pencegahan korupsi di kementeriannya. 
kunjungan ini bertujuan membangun transparansi dan integritas yang kuat dalam pengelolaan program kementerian yang terkait erat dengan kepentingan masyarakat.
baca juga:demam emas kembali melanda muara rupit! warga berbondong-bondong mendulang di sungai rupit, mencari peruntunga
baca juga:ppatk ungkap penghasilan rendah dikorbankan untuk judi online, masyarakat semakin kecanduan
“kami meminta bantuan kpk untuk membentuk sistem pencegahan korupsi di kementerian kami,” ungkap maruarar di gedung kpk, jakarta selatan. 
langkah ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan transparansi, terutama di bidang-bidang strategis yang berpotensi rawan penyelewengan.
sebagai bagian dari inisiatif ini, maruarar berharap agar kpk mengirimkan perwakilannya untuk bergabung dalam inspektorat khusus yang akan dibentuk di kementerian pkp.
dengan langkah ini, ia menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan publik dapat ditegakkan sesuai asas kpk, sehingga kementeriannya mampu menjalankan tata kelola yang bersih dan profesional.
 
selain itu, maruarar juga menyampaikan keinginannya agar lahan sitaan korupsi dapat dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. 
 
mengingat tingginya kebutuhan rumah yang belum terpenuhi di indonesia, ia menyebut bahwa pengalihan lahan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak. “kami merasa ini dukungan yang luar biasa bagi rakyat indonesia yang belum memiliki rumah,” lanjutnya.
baca juga:kpu libatkan puluhan masyarakat
baca juga:polda metro jaya ungkap sindikat judi online, 12 karyawan terlibat, dua tersangka masuk dpo
langkah proaktif menteri pkp ini mendapat respons positif dari kpk. wakil ketua kpk, johanis tanak, menyampaikan bahwa kpk siap mendukung program ini, termasuk menginventarisir aset-aset tanah hasil sitaan korupsi yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan perumahan rakyat.
“aset tanah dan bangunan yang ada akan kami inventarisir, dan apabila ada permintaan dari kementerian, kami akan berikan prioritas,” ujar tanak.
kpk pun menegaskan akan melakukan tindak lanjut dalam pengaturan aset sesuai dengan skala prioritas yang diajukan kementerian. 
baca juga:polisi selidiki dugaan aliran dana rp 500 juta ke budi arie terkait judi online
baca juga:ahy dorong penurunan harga tiket pesawat menjelang libur natal dan tahun baru
dengan langkah ini, diharapkan tercipta sistem yang lebih kuat untuk menekan potensi korupsi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak akan perumahan layak.
maruarar sirait dan fahri hamzah berharap kunjungan ini menjadi awal dari kerja sama yang produktif antara kementerian dan kpk untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bebas korupsi, demi masyarakat yang sejahtera.***