PKS Dukung Usulan Prabowo Evaluasi Sistem Pilkada Serentak 2024, Mahfud MD: Perlu Diskusi Mendalam

PKS Dukung Usulan Prabowo Evaluasi Sistem Pilkada Serentak 2024, Mahfud MD: Perlu Diskusi Mendalam

REL, Yogyakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 terus menuai tanggapan. 

Salah satu poin utama usulan Prabowo adalah kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk menekan biaya politik dan meningkatkan efisiensi. 

Wacana ini didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sementara pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai evaluasi sistem Pilkada perlu pembahasan mendalam.

Mahfud MD, Evaluasi Pilkada, Perlu Kaji Ulang Sistem Demokrasi

Mahfud MD, mantan Menkopolhukam, menilai usulan Presiden Prabowo positif karena memberikan peluang evaluasi terhadap sistem Pilkada yang ada saat ini.

"Yang sekarang ini selain mahal, juga banyak praktik kotor. Evaluasi diperlukan agar demokrasi kita lebih sehat," ujar Mahfud dalam acara di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Jumat (13/12).

Mahfud mengingatkan bahwa pada 2014, sistem pemilihan oleh DPRD sempat disahkan melalui UU Nomor 22 Tahun 2014. Namun, aturan itu dicabut hanya beberapa hari kemudian melalui Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY karena desakan politik.

BACA JUGA:Siap-Siap Revitalisasi MAN IC di Tahun 2025, Rahasia Madrasah Unggul Binaan Kemenag

BACA JUGA:Rekrutmen Pendamping Desa 2025 Resmi Dibuka: Kesempatan Emas untuk Berkontribusi pada Pembangunan Desa

"Evaluasi ini harus fokus pada penguatan demokrasi. Jangan sampai justru mengurangi partisipasi masyarakat," tegas Mahfud.

PKS: Sistem Pilkada Mahal dan Rentan Politik Uang

Sekjen DPP PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan dukungan terhadap wacana evaluasi sistem Pilkada serentak. Menurutnya, tingginya biaya Pilkada menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi.

"Anggaran Pilkada sangat besar. Padahal dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ujar Habib Aboe.