PKS Dukung Usulan Prabowo Evaluasi Sistem Pilkada Serentak 2024, Mahfud MD: Perlu Diskusi Mendalam

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 15:45

PKS Dukung Usulan Prabowo Evaluasi Sistem Pilkada Serentak 2024, Mahfud MD: Perlu Diskusi Mendalam-ist/net-

Selain itu, ia menyoroti maraknya praktik politik uang dalam Pilkada. Menurutnya, fenomena ini merusak esensi demokrasi dan menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka.

"Evaluasi sistem Pilkada harus melibatkan semua pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik, agar hasilnya komprehensif," tambahnya.

Prabowo: Tekan Biaya Pilkada Demi Kesejahteraan Rakyat

Dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar, Prabowo Subianto menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan negara-negara seperti Malaysia dan Singapura yang berhasil menerapkan sistem tersebut.

"Berapa puluh triliun habis untuk Pilkada? Uang itu lebih baik digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, atau irigasi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, sistem Pilkada saat ini terlalu mahal dan membebani negara. Ia berharap ada perbaikan sistem yang mampu menekan biaya politik dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Evaluasi untuk Demokrasi yang Lebih Baik

Wacana evaluasi sistem Pilkada serentak mendapatkan perhatian luas.

Beberapa pihak memandang langkah ini sebagai upaya memperbaiki sistem demokrasi dan mengurangi pemborosan anggaran.

Namun, diskusi mendalam diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tidak mengurangi keterlibatan masyarakat dalam demokrasi.***

pks dukung usulan prabowo evaluasi sistem pilkada serentak 2024, mahfud md: perlu diskusi mendalam                            pks dukung usulan prabowo evaluasi sistem pilkada serentak 2024, mahfud md: perlu diskusi mendalam
rel, yogyakarta – wacana presiden prabowo subianto untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 terus menuai tanggapan. 
salah satu poin utama usulan prabowo adalah kepala daerah dipilih oleh dprd untuk menekan biaya politik dan meningkatkan efisiensi. 
wacana ini didukung partai keadilan sejahtera (pks), sementara pakar hukum tata negara mahfud md menilai evaluasi sistem pilkada perlu pembahasan mendalam.
mahfud md, evaluasi pilkada, perlu kaji ulang sistem demokrasi
mahfud md, mantan menkopolhukam, menilai usulan presiden prabowo positif karena memberikan peluang evaluasi terhadap sistem pilkada yang ada saat ini.
"yang sekarang ini selain mahal, juga banyak praktik kotor. evaluasi diperlukan agar demokrasi kita lebih sehat," ujar mahfud dalam acara di universitas islam indonesia (uii), sleman, jumat (13/12).
mahfud mengingatkan bahwa pada 2014, sistem pemilihan oleh dprd sempat disahkan melalui uu nomor 22 tahun 2014. namun, aturan itu dicabut hanya beberapa hari kemudian melalui perppu yang dikeluarkan presiden sby karena desakan politik.
baca juga:siap-siap revitalisasi man ic di tahun 2025, rahasia madrasah unggul binaan kemenag
baca juga:rekrutmen pendamping desa 2025 resmi dibuka: kesempatan emas untuk berkontribusi pada pembangunan desa
"evaluasi ini harus fokus pada penguatan demokrasi. jangan sampai justru mengurangi partisipasi masyarakat," tegas mahfud.
pks: sistem pilkada mahal dan rentan politik uang
sekjen dpp pks, habib aboe bakar alhabsyi, menyampaikan dukungan terhadap wacana evaluasi sistem pilkada serentak. menurutnya, tingginya biaya pilkada menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi.
"anggaran pilkada sangat besar. padahal dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ujar habib aboe.
selain itu, ia menyoroti maraknya praktik politik uang dalam pilkada. menurutnya, fenomena ini merusak esensi demokrasi dan menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka.
"evaluasi sistem pilkada harus melibatkan semua pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik, agar hasilnya komprehensif," tambahnya.
prabowo: tekan biaya pilkada demi kesejahteraan rakyat
dalam pidatonya di hut ke-60 partai golkar, prabowo subianto menilai pemilihan kepala daerah melalui dprd lebih efisien. ia mencontohkan negara-negara seperti malaysia dan singapura yang berhasil menerapkan sistem tersebut.
"berapa puluh triliun habis untuk pilkada? uang itu lebih baik digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, atau irigasi," ujar prabowo.
menurut prabowo, sistem pilkada saat ini terlalu mahal dan membebani negara. ia berharap ada perbaikan sistem yang mampu menekan biaya politik dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.
baca juga:lemparan jauh pratama arhan disebut 'curang' oleh media vietnam, ancaman baru bagi timnas indonesia
baca juga:jakarta resmi jadi daerah khusus jakarta (dkj), tapi ibu kota masih tetap di jakarta hingga 2028
evaluasi untuk demokrasi yang lebih baik
wacana evaluasi sistem pilkada serentak mendapatkan perhatian luas. 
beberapa pihak memandang langkah ini sebagai upaya memperbaiki sistem demokrasi dan mengurangi pemborosan anggaran. 
namun, diskusi mendalam diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tidak mengurangi keterlibatan masyarakat dalam demokrasi.***