Usulan Prabowo tentang Pilkada Dipilih DPRD Diterima Positif, Komisi II DPR Siapkan Revisi Omnibus Law Politik

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 16 Dec 2024 - 10:00

Presiden Ri Prabowo Subianto-Doc/Foto.Ist-

usulan prabowo tentang pilkada dipilih dprd diterima positif, komisi ii dpr siapkan revisi omnibus law politik                            rel,bacakoran.co - pada 12 desember 2024, presiden prabowo subianto mengungkapkan mengenai sistem pilkada (pemilihan kepala daerah) di indonesia dalam acara hut ke-60 partai golkar di sentul, bogor. prabowo setuju dengan usulan ketua umum partai golkar, bahlil lahadalia, yang usulannya agar pilkada dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) daripada melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. pernyataan ini menarik perhatian publik, karena pilkada langsung sudah menjadi bagian penting dari sistem demokrasi indonesia sejak tahun 2005.
baca juga:seleksi kompetensi pppk 2024: honorer berpeluang mendapatkan nip februari 2025, simak sini !
baca juga:seleksi kompetensi pppk 2024: honorer berpeluang mendapatkan nip februari 2025, simak sini !
mengapa pilkada lewat dprd?
usulan pilkada lewat dprd muncul sebagai respon terhadap tingginya biaya dan kompleksitas yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. prabowo menilai sistem demokrasi indonesia saat ini terlalu mahal, baik dari segi anggaran negara maupun dana yang dikeluarkan oleh para kandidat. dia mengajak para pimpinan partai untuk berpikir ulang mengenai sistem demokrasi yang ada, mengingat biaya besar yang dikeluarkan hanya untuk memilih kepala daerah.
prabowo bahkan memberi contoh negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu menerapkan sistem pilkada melalui dprd. ia menyatakan bahwa pendekatan ini lebih efisien dan memungkinkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemilihan kepala daerah dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. dengan demikian, usulan tersebut bukan sekedar soal penghematan biaya, namun juga untuk memperbaiki kualitas pemerintahan dan mengurangi potensi praktik politik uang yang selama ini sering menjadi kendala dalam pilkada secara langsung.
baca juga:sesumbar emil ermindra, siap dituntut 1.000 tahun penjara jika bersalah dalam kasus korupsi timah
baca juga:tenaga honorer segera diangkat jadi pppk 2024, menpan rb siapkan solusi istimewa untuk yang tak lolos formasi
komisi ii dpr ri menyambut positif usulan prabowo
setelah pernyataan prabowo, komisi ii dpr ri yang membidangi hal-hal terkait pemilu dan partai politik, menyatakan kesiapannya untuk merevisi omnibus law politik. wakil ketua komisi ii, rifqinizamy karsayuda, mengungkapkan bahwa pernyataan presiden prabowo ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi yang mencakup perubahan sistem pilkada. rifqi menilai selama pilkada lewat dprd masih memiliki legitimasi demokratis yang cukup, usulan tersebut bisa menjadi alternatif yang konstitusional.
salah satu alasan utama balik penolakan terhadap pilkada secara langsung adalah adanya praktik politik uang atau money politic yang sering terjadi dalam pemilu. oleh karena itu, komisi ii dpr berencana mencari solusi yang tepat agar sistem pilkada yang baru tidak malah menghilangkan masalah korupsi dan uang politik ke partai politik atau dprd itu sendiri. rifqi juga menekankan bahwa penting untuk menghindari sejarah buruk yang pernah terjadi pada masa lalu, ketika pemilihan kepala daerah di dprd justru dicerai oleh tindakan premanisme politik dan politik uang.
baca juga:all new toyota hilux rangga: mobil niaga modern dengan ketangguhan, kenyamanan, dan efisiensi terbaik
baca juga:guru muda hendra brudy resign dari pns dan beralih jadi content creator: pilih bahagia dibanding gaji
tantangan dalam implementasi sistem pilkada lewat dprd
meskipun ide ini menarik dan dapat menghemat anggaran, beberapa tantangan besar tetap ada. salah satunya adalah menjaga agar proses demokratisasi tetap dilaksanakan secara adil dan transparan. pilkada lewat dprd memang dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pemilu langsung, namun hal ini juga membuka potensi terjadinya kesenjangan dalam representasi masyarakat. pemilihan langsung dianggap memberikan suara lebih kuat kepada rakyat dalam memilih pemimpin daerah mereka.
selain itu, ada kekhawatiran bahwa jika pilkada dilakukan oleh dprd, kekuasaan bisa lebih memberdayakan elit politik, dan rakyat mungkin merasa lebih terpinggirkan dalam menentukan pemimpin daerah mereka. oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dalam merancang sistem pilkada baru yang tidak hanya efisien dari sisi biaya, tetapi juga memastikan adanya partisipasi yang adil dan keterwakilan masyarakat.
baca juga:mobil listrik bekas di indonesia: murah tapi berisiko, apa yang perlu anda ketahui?
baca juga:indonesia tekankan tanggung jawab israel atas kejahatan di gaza dalam sidang darurat pbb
kesimpulan
usulan prabowo subianto tentang pilkada yang dipilih melalui dprd memuat yang menarik tentang efisiensi dan kualitas demokrasi di indonesia. meskipun ide ini dapat mengurangi biaya dan menghindari praktik politik uang, tantangan besar tetap ada dalam menjaga legitimasi demokratis dan memastikan representasi rakyat tetap terjaga. komisi ii dpr ri siap mengkaji lebih dalam usulan ini dalam revisi omnibus law politik, dan yang terpenting adalah menemukan formula yang tepat agar sistem yang diterapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas pemerintahan daerah secara lebih adil dan transparan***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan