Prediksi Potongan Gaji dan Tunjangan Sertifikasi Guru PNS dan PPPK Tahun 2025

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 17 Dec 2024 - 08:15

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO – Pemerintah telah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait potongan gaji dan izin bagi guru PNS dan PPPK mulai tahun 2025. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2023. Salah Satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah izin sertifikasi yang ditetapkan setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru PNS dan PPPK.

Namun, peraturan ini disertai kebijakan pemotongan penghasilan pajak (PPh) pada izin sertifikasi tersebut, yang memicu kekhawatiran di kalangan para guru. Pemotongan pajak ini Merujuk pada Pasal 18 Permendikbud No. 45 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa “penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan mengenai perpajakan.”

Potongan Pajak Tunjangan Sertifikasi Guru

Menurut kebijakan perpajakan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2010, besaran pajak penghasilan (PPh) dari izin sertifikasi guru akan dikenakan berdasarkan golongan PNS atau PPPK guru. Adapun potongan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Golongan I dan II: Bebas pajak (0%).

Golongan III: Dipotong pajak sebesar 5%.

Golongan IV: Dipotong pajak sebesar 15%.

Sebagai ilustrasi, jika seorang guru PNS berada di golongan IIIa dengan gaji pokok Rp2.660.700, maka besaran izin sertifikasinya adalah satu kali gaji pokok, yaitu Rp2.660.700. Tunjangan ini mengoperasikan setiap triwulan dan memotong pajak 5% sebagai berikut:

Tunjangan sertifikasi golongan IIIa : Rp2.660.700 x 3 = Rp7.982.100

Potongan pajak 5% : Rp7.982.100 x 5% = Rp399.105

Tunjangan yang diterima: Rp7.982.100 - Rp399.105 = Rp7.582.995

prediksi potongan gaji dan tunjangan sertifikasi guru pns dan pppk tahun 2025                            rel,bacakoran.co  – pemerintah telah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait potongan gaji dan izin bagi guru pns dan pppk mulai tahun 2025. kebijakan tersebut diatur dalam peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbud) nomor 45 tahun 2023. salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah izin sertifikasi yang ditetapkan setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru pns dan pppk.
namun, peraturan ini disertai kebijakan pemotongan penghasilan pajak (pph) pada izin sertifikasi tersebut, yang memicu kekhawatiran di kalangan para guru. pemotongan pajak ini merujuk pada pasal 18 permendikbud no. 45 tahun 2023, yang menyatakan bahwa “penerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan mengenai perpajakan.”
baca juga:mulai januari 2025, ppn 12% dikenakan untuk rumah sakit vip dan sekolah internasional
baca juga:pemkot tangerang olah sampah jadi kompos, warga bisa dapatkan secara gratis
potongan pajak tunjangan sertifikasi guru
menurut kebijakan perpajakan yang merujuk pada peraturan pemerintah (pp) no. 80 tahun 2010, besaran pajak penghasilan (pph) dari izin sertifikasi guru akan dikenakan berdasarkan golongan pns atau pppk guru. adapun potongan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
golongan i dan ii: bebas pajak (0%).
golongan iii: dipotong pajak sebesar 5%.
golongan iv: dipotong pajak sebesar 15%.
sebagai ilustrasi, jika seorang guru pns berada di golongan iiia dengan gaji pokok rp2.660.700, maka besaran izin sertifikasinya adalah satu kali gaji pokok, yaitu rp2.660.700. tunjangan ini mengoperasikan setiap triwulan dan memotong pajak 5% sebagai berikut:
tunjangan sertifikasi golongan iiia : rp2.660.700 x 3 = rp7.982.100
potongan pajak 5% : rp7.982.100 x 5% = rp399.105
tunjangan yang diterima: rp7.982.100 - rp399.105 = rp7.582.995
baca juga:prabowo kerahkan 15 ribu petugas untuk amankan jaringan internet selama libur nataru 2024/2025
baca juga:mahasiswa universitas terbuka empat lawang jadi korban pembegalan di jalan poros pendopo-tebing tinggi
pendapatan guru pns dan pppk tahun 2025
dengan diterapkannya kebijakan ini, pendapatan bersih guru pns dan pppk pada tahun 2025 akan bergantung pada golongan dan besaran potongan pajak yang dikenakan. berikut adalah prediksi pendapatan guru pns dan pppk berdasarkan gaji pokok dan tunjangan sertifikasi:
gaji dan tunjangan guru pns (golongan i hingga iv) 
catatan: potongan pajak 0% berlaku untuk golongan i dan ii. golongan iii dikenakan potongan pajak sebesar 5%, sedangkan golongan iv dikenakan potongan pajak sebesar 15%.
baca juga:pelantikan sjafrie sjamsoeddin sebagai ketua harian dewan pertahanan nasional oleh presiden prabowo
baca juga:menteri pendidikan apresiasi pgri dan minta maaf soal kenaikan tunjangan guru
gaji dan tunjangan guru pppk (golongan i hingga xvi)
> catatan: pppk memiliki sistem penggolongan yang berbeda dari pns. golongan i hingga ii tidak dikenakan potongan pajak (0%). potongan 5% dikenakan untuk golongan iii hingga ix, dan potongan 15% dikenakan untuk golongan x ke atas.
dampak kebijakan pemotongan tunjangan sertifikasi
kebijakan pemotongan pajak atas izin sertifikasi guru pns dan pppk ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru. pasalnya, kebijakan ini menurunkan jumlah tunjangan yang diterima guru, terutama pada golongan iii dan iv. beberapa ahli berasumsi bahwa kenaikan tunjangan satu kali gaji pokok tidak memberikan dampak signifikan setelah dikurangi potongan pajak.
seorang guru pns golongan iiia yang sebelumnya menerima tunjangan tanpa pemotongan pajak, kini harus rela menerima tunjangan yang lebih kecil sebesar rp7.582.995 dari total rp7.982.100. sementara itu, guru golongan iv yang menerima gaji lebih besar, justru menghadapi potongan pajak hingga 15%, mengakibatkan penurunan tunjangan yang signifikan.
para guru berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan fiskal atau solusi yang lebih adil, mengingat beban kerja dan tanggung jawab guru semakin meningkat. kenaikan gaji pokok dan pemberian tunjangan sertifikasi seharusnya meningkatkan kesejahteraan guru, bukan hanya memberatkan.
baca juga:ananda diperas hingga rp 8,5 juta //// berawal jual motor diajak untuk cod
baca juga:titiek soeharto dinobatkan sebagai 'ibunda guru indonesia' pada peringatan hari guru nasional 2024
kesimpulan
mulai tahun 2025, guru pns dan pppk di indonesia akan menerima tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok, namun dengan potongan pajak penghasilan (pph) sesuai golongan. besaran potongan pajak adalah 0% untuk golongan i dan ii, 5% untuk golongan iii, dan 15% untuk golongan iv. pendapatan bersih guru akan berkurang dari jumlah semula, terutama bagi guru di golongan tinggi.
kebijakan ini diatur dalam permendikbud no. 45 tahun 2023 dan diperkuat oleh aturan pajak dalam pp no. 80 tahun 2010. para guru berharap ada revisi kebijakan agar beban potongan pajak tidak terlalu besar, terutama bagi guru yang berada di golongan iv. pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih berpihak pada kesejahteraan guru***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan