Taruhan Mahal Pemilu 2024: Caleg Rogoh Hingga Rp160 M Demi Kursi DPR RI

REL,BACAKORAN.CO – Penelitian terbaru dari Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) mengungkap tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para calon legislatif (caleg) dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Studi ini menunjukkan bahwa biaya kampanye para caleg dapat berkisar dari Rp200 juta hingga Rp160 miliar, tergantung pada status politik, kapasitas keuangan, serta latar belakang sosial-politik masing-masing kandidat.

Dalam laporan yang ditulis oleh Asisten Profesor Ella Syafputri Prihatini dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Asisten Profesor Sri Budi Eko Wardani dari Universitas Indonesia (UI), terungkap bahwa meskipun durasi kampanye untuk Pileg 2024 dipersingkat menjadi 75 hari—jauh lebih pendek dibandingkan kampanye Pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang mencapai 200 hari—pengeluaran kampanye tidak mengalami penurunan.

BACA JUGA: Prabowo Ditantang Pihak Asing, Optimis Targetkan Ekonomi 8% Bisa Dicapai

BACA JUGA: Tahun Baru: Refleksi Diri dan Perubahan, Pesan Penting Ustadz Adi Hidayat

Biaya Kampanye yang Fantastis

Ella mengungkapkan, rata-rata biaya kampanye berdasarkan penelitian mereka berada di angka Rp5 miliar. Namun, ada beberapa caleg yang mengeluarkan hingga Rp20–25 miliar untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka. Bahkan, seorang caleg DPR RI dilaporkan menghabiskan dana hingga Rp160 miliar, menjadikannya salah satu angka pengeluaran tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia.

“Bagi kebanyakan caleg, biaya kampanye merupakan beban pribadi yang tidak sepenuhnya didukung oleh partai politik mereka,” kata Ella.

BACA JUGA: 6 Tunjangan Guru Cair Akhir Tahun 2024, Termasuk TPG Triwulan 4 dan THR 100%

BACA JUGA: Tahun Baru: Refleksi Diri dan Perubahan, Pesan Penting Ustadz Adi Hidayat

Ketimpangan Biaya Kampanye

Studi ini melibatkan tujuh responden, sebagian besar adalah caleg perempuan. Meskipun populasi sampelnya kecil, data ini mengungkap ketimpangan yang signifikan dalam pengeluaran kampanye di antara para kandidat. Ketimpangan ini terutama dipengaruhi oleh status politik, kapasitas keuangan, dan akses terhadap jaringan sosial-ekonomi.

Seorang anggota DPR dari Partai Gerindra, dalam refleksinya terhadap Pemilu 2019, mengakui bahwa ia menghabiskan sekitar Rp2 miliar saat itu. Pengakuan ini memberikan gambaran nyata tentang besarnya biaya yang diperlukan, bahkan bagi kandidat yang sudah memiliki pengalaman di dunia politik.

BACA JUGA: PHR Zona 4 Raih Penghargaan Kinerja Terbaik dari SKK Migas, Dorong Ketahanan Energi Nasional

BACA JUGA: BMKG, Sebagian Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Ringan